“Kader yang bersangkutan juga harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya perbuatannya di depan hukum.”
Soal pemberantasan korupsi, komitmennya jelas. Partai Golkar mendukung penuh upaya KPK. Mereka ingin pemerintahan yang bersih dan akuntabel benar-benar terwujud.
“Untuk kasus tindak pidana korupsi, Partai Golkar tidak akan memberikan pendampingan hukum,” imbuhnya lagi. Kalimat itu diucapkan dengan nada tegas, tanpa basa-basi.
Larangan terlibat KKN, menurut Hanan, mutlak. Seluruh pengurus dan kader, baik di eksekutif maupun legislatif, diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas.
Kabar bergabungnya Ardito ke Golkar sendiri sempat ramai. Isu itu mencuat setelah dia bertemu Sekjen DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, di Jakarta akhir Agustus 2025 lalu. Saat itu, Ardito terlihat memakai jaket kuning lengkap dengan pin partai.
Sebelumnya, Ardito diketahui menjabat sebagai Ketua DPC PKB Lampung Tengah sejak Maret 2021. Namun, menariknya, pada Pilkada 2024, dia justru tidak dapat rekomendasi dari partainya sendiri. PKB malah mengusung pasangan lain.
Alhasil, Ardito Wijaya maju sebagai calon bupati dengan dukungan resmi dari PDIP. Dan kini, perjalanan politiknya membawanya ke Partai Golkar.
Artikel Terkait
Kapolda DIY Copot Kapolresta Sleman Usai Kasus Hogi Minaya Mengguncang Kepercayaan Publik
Mahasiswa Papua Tewas Tertabrak Truk LPG Saat Manuver di Jalan Solo-Semarang
Pemerintah Pacu Rehabilitasi Sekolah di Aceh, Target Rampung 2026
Guru Besar Unair Sorot Runtuhnya Kepercayaan Akademis, Desak Jokowi Buka Ijazah