Said Didu Beri Peringatan: Perbaikan Hukum di Hilir Buka Ruang Lobi dan Tawar-menawar Gelap

"Negara harus hadir dulu untuk menyelamatkan rakyatnya. Siapa pun yang melanggar, urusan hukumnya belakangan," ujarnya.

Ia mengambil contoh penanganan di Morowali dan Bangka Belitung yang melibatkan puluhan ribu tentara. "Jangan pandang bulu. Saya melarang kegiatan merusak hutan dan tambang ilegal di Sumatera," serunya. Bagi dia, ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, tapi upaya merebut kembali kedaulatan negara yang telah dirampok.

Siklus Oligarki yang Tak Putus-putusnya

Dalam paparannya, Said Didu melukiskan siklus perampokan sistematis oleh oligarki yang sudah mapan:
Mereka menyogok penguasa untuk dapat izin.
Izin itu lalu dijadikan jaminan untuk mengeruk kredit dari bank uang rakyat.
Uang bank itu kembali dipakai untuk menyuap pejabat agar operasi lancar.
Setelah kaya, mereka menyokong calon-calon pejabat daerah untuk melanggengkan kekuasaan.
Dan siklus ini berlanjut ke generasi berikutnya.

"Cucunya sekarang yang mengendalikan. Saya berharap Pak Prabowo bisa memutus rantai ini," harapnya.

Mafia Tanah dan Pengadilan yang 'Sibuk'

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah mafia tanah. Said Didu menyinggung praktik di Banten, di mana pengadilan disibukkan oleh gugatan oligarki untuk memenjarakan warga biasa yang mempertahankan lahannya.

"Kalau dibiarkan, bisa-bisa seluruh orang Banten habis dipenjara," ungkapnya setengah bergurau, tapi dengan nada serius.

Modusnya rumit tapi terstruktur: surat kepemilikan palsu dibuat, lalu oligarki pura-pura membeli dari 'pemilik' palsu itu. Lalu ada pihak lain yang menggugat si pembuat surat palsu, yang akhirnya kalah dan mengaku sebagai korban padahal semuanya adalah sandiwara.

Dukungan dengan Catatan Keras

Meski kritiknya pedas, Said Didu mengaku masih memberikan dukungan kepada Prabowo. Ia melihat ada niat baik dan langkah berbeda, seperti dalam pengambilalihan sawit ilegal dan penanganan Morowali, di mana negara hadir lebih dulu sebelum bernegosiasi.

"Saya lihat Pak Prabowo berusaha menegaskan bahwa negara itu ada. Ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya," akunya.

Namun begitu, ia menekankan bahwa presiden harus konsisten. Ada lima agenda mendesak: pembenahan hukum hulu, merebut kedaulatan dari oligarki, mengembalikan sumber daya alam, menegakkan kedaulatan ekonomi dan wilayah, serta tentu saja, memberantas korupsi sampai ke akar.

Peringatannya di akhir sungguh mengena: "Kalau Pak Prabowo betul-betul melakukan ini, tantangannya akan sangat berat. Oligarki pasti mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan."