Lantas, apa urgensi semua ini? Menurut Tito, data kependudukan yang solid adalah fondasi. Bukan cuma untuk urusan administratif, tapi juga untuk mempermudah hidup orang banyak. Bayangkan, mendaftar sekolah atau mengakses layanan kesehatan bisa dilakukan secara online, tanpa antre panjang. Begitu juga dengan penyaluran bantuan sosial, akan lebih tepat sasaran.
Respons datang dari Dirjen Dukcapil sendiri, Teguh Setyabudi. Ia memaparkan data terkini: jumlah penduduk Indonesia hingga pertengahan 2025 telah mencapai lebih dari 281 juta jiwa, dan angkanya terus bertumbuh.
“Untuk perekaman KTP-elektronik pemula, yang sudah rekam mencapai 97,2 persen dari sekitar 17 juta wajib KTP,” jelas Teguh.
Rakornas ini, lanjutnya, punya tujuan strategis. Intinya adalah menyelaraskan langkah antar lembaga, memperkuat tata kelola, dan tentu saja, menjaga keamanan data identitas digital nasional. Kolaborasi yang erat antar instansi pengguna mutlak diperlukan.
“Agar pemanfaatannya berjalan efektif dan terintegrasi,” tutup Teguh, menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital Indonesia.
Artikel Terkait
Empat Hakim Kasus Suap CPO Ajukan Banding, Jaksa Ikut Bersiap
Misteri Timur Tengah yang Tak Pernah Banjir: Rahasianya Bukan di Hutan, tapi di Langit
Bupati Lampung Tengah Dibekuk KPK, Suap Miliaran untuk Tutup Utang Pilkada
Kebakaran Terra Drone: Api yang Membakar Data dan Misteri Sawit Sumatera