Di Hotel Pullman, Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka sebuah forum penting. Acara itu adalah Rakornas Lembaga Pengguna Identitas Digital 2025. Di sana, pesannya jelas dan tegas: setiap warga negara Indonesia harus segera memiliki identitas digital, alias KTP elektronik.
“Data Dukcapil ini sangat penting,” ujar Tito, menekankan poin kunci pidatonya.
“Ini data paling lengkap yang kita punya, mencakup hampir semua residen, baik WNI maupun warga asing di Indonesia. Angkanya sudah nyaris sempurna, sekitar 97-98 persen ada di server Dukcapil.”
Namun begitu, sisa dua sampai tiga persen itulah yang jadi perhatiannya. Itu harus segera diselesaikan. Perekaman KTP-el harus menjangkau mereka yang tersisa, termasuk warga di daerah terpencil dan diaspora Indonesia yang belum sempat mendaftar. “Kita harus kejar lagi,” tuturnya. Bagi banyak dari mereka, akses untuk mengurus dokumen ini memang bukan hal yang mudah.
Di sisi lain, Tito tak hanya bicara soal cakupan. Ia juga menyoroti tulang punggung sistem ini: infrastruktur digital. Ia meminta Dukcapil memperkuat segalanya, mulai dari kapasitas penyimpanan data, bandwidth, hingga yang tak kalah krusial, aspek keamanannya. “Supaya lalu lintasnya lancar,” ungkapnya.
Artikel Terkait
Catatan Terakhir di Kantong Sang Komandan: Al-Quran dan Doa di Tengah Gencatan Senjata yang Retak
Bayi Gaza Lahir di Tengah Bayang Kematian: Data Kesehatan Bantah Klaim Israel
Amir Hamzah Soroti DPR: Dukungan Polri di Bawah Presiden Dinilai Manipulasi Konstitusi
Anjing Liar dan Lalai Pemilik: Dua Insiden Serangan Ganas Guncang Jawa Barat