Tito Karnavian: KTP Elektronik Harus Menjangkau Sampai ke Ujung Negeri

Di Hotel Pullman, Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka sebuah forum penting. Acara itu adalah Rakornas Lembaga Pengguna Identitas Digital 2025. Di sana, pesannya jelas dan tegas: setiap warga negara Indonesia harus segera memiliki identitas digital, alias KTP elektronik.

“Data Dukcapil ini sangat penting,” ujar Tito, menekankan poin kunci pidatonya.

“Ini data paling lengkap yang kita punya, mencakup hampir semua residen, baik WNI maupun warga asing di Indonesia. Angkanya sudah nyaris sempurna, sekitar 97-98 persen ada di server Dukcapil.”

Namun begitu, sisa dua sampai tiga persen itulah yang jadi perhatiannya. Itu harus segera diselesaikan. Perekaman KTP-el harus menjangkau mereka yang tersisa, termasuk warga di daerah terpencil dan diaspora Indonesia yang belum sempat mendaftar. “Kita harus kejar lagi,” tuturnya. Bagi banyak dari mereka, akses untuk mengurus dokumen ini memang bukan hal yang mudah.

Di sisi lain, Tito tak hanya bicara soal cakupan. Ia juga menyoroti tulang punggung sistem ini: infrastruktur digital. Ia meminta Dukcapil memperkuat segalanya, mulai dari kapasitas penyimpanan data, bandwidth, hingga yang tak kalah krusial, aspek keamanannya. “Supaya lalu lintasnya lancar,” ungkapnya.

Lantas, apa urgensi semua ini? Menurut Tito, data kependudukan yang solid adalah fondasi. Bukan cuma untuk urusan administratif, tapi juga untuk mempermudah hidup orang banyak. Bayangkan, mendaftar sekolah atau mengakses layanan kesehatan bisa dilakukan secara online, tanpa antre panjang. Begitu juga dengan penyaluran bantuan sosial, akan lebih tepat sasaran.

Respons datang dari Dirjen Dukcapil sendiri, Teguh Setyabudi. Ia memaparkan data terkini: jumlah penduduk Indonesia hingga pertengahan 2025 telah mencapai lebih dari 281 juta jiwa, dan angkanya terus bertumbuh.

“Untuk perekaman KTP-elektronik pemula, yang sudah rekam mencapai 97,2 persen dari sekitar 17 juta wajib KTP,” jelas Teguh.

Rakornas ini, lanjutnya, punya tujuan strategis. Intinya adalah menyelaraskan langkah antar lembaga, memperkuat tata kelola, dan tentu saja, menjaga keamanan data identitas digital nasional. Kolaborasi yang erat antar instansi pengguna mutlak diperlukan.

“Agar pemanfaatannya berjalan efektif dan terintegrasi,” tutup Teguh, menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital Indonesia.