Banjir Sumatra Paksa Pemerintah Cabut HGU Sawit untuk Hunian dan Hutan

Bencana banjir bandang yang memorak-porandakan Sumatra sepertinya membawa dampak yang tak terduga. Hampir seribu nyawa melayang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tragedi ini, rupanya, memaksa pemerintah untuk melakukan semacam "pertobatan" ekologis. Setidaknya itu yang diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

Intinya, ada rencana drastis: mengembalikan hutan yang dulu beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Bukan cuma wacana, tapi dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit yang berdiri di atas tanah negara.

"Ya siap, enggak masalah," kata Nusron dengan nada tegas.

Lahan-lahan itu nantinya akan dipakai untuk membangun hunian tetap bagi korban banjir yang kehilangan tempat tinggal. Jadi, ada semacam alih fungsi ganda: dari sawit, ke rumah.

Namun begitu, langkahnya lebih jauh dari sekadar menyediakan lahan. Nusron menyebut pemerintah, lewat rapat bersama Menteri Kehutanan, sedang mengevaluasi kebun-kebun sawit hasil pelepasan kawasan hutan. Evaluasi besar-besaran. Dan opsi paling ekstremnya adalah mengembalikan semuanya menjadi hutan lagi.

"Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Pohonnya hilang," ujarnya menjelaskan akar masalah banjir.

Logikanya sederhana: air butuh diserap tanah. Tanpa pohon, air mengalir deras ke pemukiman. Solusinya? Kembalikan ruang untuk pohon.

Di sisi lain, ini adalah perubahan haluan yang cukup mengejutkan. Bagaimana tidak? Sebelum banjir menerjang, narasi yang berkembang justru tentang ekspansi. Kementerian Pertanian, melalui Plt. Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, sebelumnya mengumumkan program ekstensifikasi atau pembukaan lahan sawit baru mulai tahun depan.

Targetnya ambisius: mengejar produksi minyak sawit 100 juta ton pada 2045. Caranya? Dengan mengembangkan tambahan 3 juta hektare, dimulai dengan 600.000 hektare di tahun-tahun awal.

"Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama," kata Roni dalam sebuah konferensi di Bali November lalu, membuka peluang investasi.

Rencana itu terdengar matang. Sebagian lahan untuk plasma rakyat, sebagian lagi untuk BUMN seperti PT Agrinas dan PalmCo. Alasannya beragam, dari memenuhi kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik, hingga mengejar ketertinggalan produktivitas dari Malaysia.

Tapi semua rencana besar itu kini seperti terhenti. Ditelan kabar duka dan genangan air yang menyisakan kehancuran.

Pertanyaannya sekarang: mana yang akan diambil? Melanjutkan ekspansi untuk mengejar target ekonomi, atau memulai restorasi untuk mencegah bencana berulang?

Nusron tampaknya memilih jalan kedua. Ia bahkan menyinggung perlunya revisi besar-besaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di ratusan kabupaten/kota, terutama di tiga provinsi yang terdampak. Tata ruang baru harus lebih mengedepankan mitigasi bencana.

Jadi, bencana ini mungkin jadi titik balik. Isu pengembangan 600 ribu hektare lahan sawit baru itu kini tenggelam, persis seperti daratan Sumatra beberapa pekan lalu. Apakah program itu masih akan berjalan? Sampai saat ini, belum ada kejelasan. Yang ada hanyalah janji untuk mengembalikan hutan, dan desakan untuk menata ulang cara kita memandang lahan dan ruang hidup.