Aksi Keempat, Bupati Mempawah Akhirnya Temui Massa Penolak Rumah Dinas Rp 15 Miliar

Hi!Pontianak – Untuk keempat kalinya, aksi penolakan terhadap rencana pembangunan Rumah Dinas Bupati Mempawah kembali bergulir. Kali ini, massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu kembali memadati Kantor Bupati setempat pada Selasa, 9 Desember 2025.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini Bupati Mempawah, Erlina, akhirnya menemui massa secara langsung. Pertemuan itu menjadi momen penting bagi para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Namun begitu, ada rasa kecewa yang menggelayut. Pasalnya, Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah tak kunjung hadir di tengah-tengah aksi yang sudah berjalan empat kali ini.

“Hari ini kita kembali melakukan aksi untuk memperjuangkan penolakan pembangunan rumah dinas. Alhamdulillah, aspirasi dan tuntutan kita disampaikan secara langsung dan diterima oleh Bupati Mempawah,” ungkap Muslim, salah satu perwakilan massa.

“Namun sangat disayangkan, meskipun beberapa anggota DPRD hadir, tidak ada satu pun pihak DPRD yang secara resmi menerima aspirasi kita termasuk Ketua DPRD yang kembali tidak hadir dalam momentum penting ini,” tambahnya, suaranya terdengar getir.

Meski Bupati telah menandatangani dan menyatakan menerima tuntutan mereka, Muslim menegaskan bahwa perjuangan belum usai. Aliansi ini bertekad untuk terus mengawal isu ini, memastikan proyek bernilai fantastis itu benar-benar tak dilaksanakan.

“Kita tentu merasa kecewa dengan sikap DPRD tersebut, namun penerimaan tuntutan oleh Bupati tidak akan membuat kita berhenti. Kita akan terus mengawal isu ini hingga benar-benar jelas dan memastikan bahwa rencana pembangunan rumah dinas atau Pendopo tersebut tidak dilanjutkan,” tegasnya.

Bagi Muslim dan kawan-kawan, ini baru langkah awal. Inti perjuangan mereka adalah memastikan uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk proyek yang dianggap tidak prioritas.

“Hari ini hanyalah satu langkah dari rangkaian panjang perjuangan kita. Komitmen kita tetap sama: memastikan anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk proyek yang tidak prioritas,” ujarnya.

Adapun lima tuntutan utama mereka cukup jelas. Pertama, membatalkan proyek pembangunan rumah dinas atau Pendopo Bupati yang dianggarkan Rp 15 miliar karena dinilai tidak mendesak dan tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Kedua, mengalihkan dana sebesar itu untuk hal-hal yang lebih krusial. Misalnya, penanganan banjir yang kerap melanda, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan.

Tuntutan ketiga dan keempat menyasar isu lingkungan dan transparansi. Mereka mendesak pemerintah daerah menindak tegas perusak lingkungan dan benar-benar menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Terakhir, mereka meminta DPRD Kabupaten Mempawah melibatkan masyarakat dalam setiap proses musyawarah penting, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan rapat paripurna.

Aksi ini bukan yang pertama. Menurut catatan, unjuk rasa perdana digelar di kantor DPRD pada 2 Desember 2025, lalu disusul aksi kedua di tempat yang sama keesokan harinya. Aksi ketiga atau "jilid 3" kemudian berpindah ke kantor Bupati pada 8 Desember. Inti tuntutan mereka satu: meminta Bupati membatalkan proyek senilai Rp 15 miliar itu. Dan kini, di aksi keempat, perjuangan itu masih terus bergema.