Skandal Proyek Tol Patimban: Dugaan Upeti hingga Material Ilegal Menguak

Masih ada lagi modus yang lebih parah.

“Dibutuhkan ada upeti untuk bisa menjadi subkontraktor untuk ikut serta mengerjakan proyek tersebut,” paparnya.

Alhasil, tata kelola yang seharusnya menjamin kelancaran proyek, justru dilanggar untuk kepentingan segelintir oknum. Padahal, proyek ini dibiayai dari kerja sama Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan skema Build Operate Transfer (BOT). Nilai permainannya pun disebut mencapai puluhan miliar rupiah, merugikan banyak pihak.

“Tentu saja ini perlu diawasi dan ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum,” pungkas Yusri.

Masalah dari Hulu: Material Tambang Ilegal

Sorotan terhadap proyek ini ternyata multidimensi. Di sisi lain, laporan terpisah mengungkap koneksi proyek ini dengan aktivitas tambang ilegal. Proyek strategis nasional ini rupanya dijadikan tameng oleh para pengusaha tambang galian C ilegal di Subang untuk tetap beroperasi. Pasalnya, material dari tambang-tambang tanpa izin itu digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, bersikap tegas. Ia menegaskan bahwa status strategis sebuah proyek tidak boleh mengabaikan penegakan hukum.

“Kami akan koordinasikan juga dengan kementerian terkait. Informasi yang kami dapatkan, walaupun PSN, tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai ketentuan,” ujar Herman saat meninjau lokasi tambang ilegal di Kasomalang, Subang.

Ia menambahkan, jika ditemukan pelanggaran, langkah pembinaan akan dilakukan terlebih dulu. “Apabila sudah tidak bisa dibina, saya kira hukum ditegakkan,” tegasnya.

Herman juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi intens dengan pemerintah pusat. Alasannya sederhana namun problematik: salah satu pembelaan pengusaha tambang ilegal adalah bahwa mereka mensuplai material untuk proyek strategis nasional ini. Sebuah alasan yang justru membuka kotak Pandora praktik bermasalah di lapangan.