Klaim 97 Persen Listrik Aceh Menyala, Warga dan Pejabat Daerah: Kami Masih Gelap!

Klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal pemulihan listrik di Aceh yang katanya sudah 97 persen, langsung memantik reaksi. Di tengah situasi bencana banjir dan longsor yang masih kacau balau di Sumatera, pernyataan itu terasa janggal. Bagi warga yang masih bergelap-gulita, angka itu seperti kisah dari negeri antah berantah.

Menurut laporan Bahlil kepada Presiden Prabowo pada 7 dan 8 Desember lalu, persentase listrik menyala di Aceh mencapai 93 persen. Bahkan sebelumnya sempat diklaim 97 persen. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Justru sebaliknya. Banyak wilayah masih terpuruk dalam kegelapan total.

Pantauan di berbagai lokasi menunjukkan pemadaman masih meluas. Pada Senin malam tanggal 8 Desember itu, aliran listrik di banyak titik masih padam. Daerah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, sampai Gayo Lues belum merasakan listrik normal. Klaim pemerintah pusat nyaris tak bersentuhan dengan realitas.

Warga yang dihubungi antara pukul 8 sampai 9 malam mengaku rumah mereka masih gelap.

“Sejak Minggu pagi listrik padam total. Sampai sekarang belum nyala,” kata Hilmi Irsyadi, seorang warga di Gampong Pango Deah, Banda Aceh. Suaranya terdengar lelah.

Konfirmasi serupa datang dari pejabat daerah. Kepala Dinas Kominfosandi Bireuen, M Zubair MH, dengan tegas menyatakan, “Malam ini seluruh Bireuen gelap, karena listrik masih padam.”

Dari Gayo Lues, ceritanya makin pelik. Seorang relawan bernama Syarifah Aini bercerita betapa aktivitas warga terhambat parah. Ia sampai harus pergi ke Masjid Taqwa Muhammadiyah hanya untuk mencari sinyal dan mandi sore.

“Untungnya di masjid ada genset,” ujarnya. “Tapi, dihidupkan cuma setiap waktu shalat saja.”

Di Aceh Besar, seorang dosen ISBI Aceh, Ichsan, menggambarkan situasi yang tak kalah rumit. “Matinya sejak magrib. Nyala siang, tapi nggak sampai lima jam mati lagi. Padahal, sudah dua hari mati,” keluhnya.

Rasa heran dan kecewa juga diungkapkan Murni, dosen di Darussalam, Banda Aceh. Baginya, klaim menteri itu sama sekali tak mencerminkan kenyataan. “Ini kan jadi pertanyaan besar. Datanya dari mana?” ucapnya. Perbedaan antara laporan dan kondisi nyata terlihat terlalu mencolok.

Kritik pun berdatangan. Muhammad Nauval, warga Sabang, menyebut pernyataan Bahlil sebagai contoh komunikasi politik yang mengabaikan fakta. Sementara Sukma, sesama dosen di Banda Aceh, lebih geram. Ia merasa masyarakat Aceh seperti di-"prank" oleh menteri selama tiga hari terakhir.

Pemerintah Aceh sendiri tak tinggal diam. Juru Bicara Muhammad MTA membantah klaim tersebut. Menurutnya, informasi yang disampaikan Bahlil ke Presiden tidak sesuai situasi nyata dan justru berpotensi menimbulkan kebingungan. “Perlu kehati-hatian dalam menyampaikan data. Ketepatan informasi itu vital, apalagi di saat warga sedang susah,” tegasnya.

DPR Minta Bahlil Tak Bohongi Presiden

Tekanan juga datang dari Senayan. Anggota DPR dari Partai Gerindra, TA Khalid, secara terbuka mengkritik laporan Bahlil. Ia menilai laporan 97 persen listrik menyala itu tidak akurat dan menuduh menteri berbohong kepada Presiden.

“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak,” jelas Khalid via telepon pada Selasa (9/12).

“Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden. Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang,” tegasnya dengan nada tinggi.

Dia memperingatkan, laporan palsu bisa memperlambat penanganan bencana dan merugikan rakyat. “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini berbahaya,” tambahnya. “Kita bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban.”

Ombudsman Soroti Akurasi Informasi

Di Jakarta, Ombudsman RI ikut angkat bicara. Lembaga ini meminta semua instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, untuk menyampaikan informasi yang akurat dan faktual. Dalam situasi darurat, kata mereka, akurasi adalah hal paling krusial.

Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro menegaskan, informasi yang tidak sesuai fakta justru menghambat pemulihan dan menggerus kepercayaan publik.

“Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan,” ujar Johanes di kantornya, Senin (8/12).

“Sampaikan kondisi apa adanya. Apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam.”

Ombudsman mencatat adanya ketidaksinkronan yang nyata antara klaim 97 persen dengan kondisi di lapangan. Hingga berita ini ditulis, banyak wilayah, termasuk sebagian Banda Aceh, masih gelap.

Akibatnya, pernyataan Bahlil itu pun jadi bahan gunjingan. Ada yang menyebut sang menteri penuh drama. Tak sedikit yang menyindir, ini cuma ‘prank’ belaka untuk rakyat Aceh yang sedang berduka.