Ombudsman Apresiasi Kinerja Layanan Publik Kemensos, Nilai Responsif Tindak Lanjuti Rekomendasi

- Selasa, 05 Mei 2026 | 15:15 WIB
Ombudsman Apresiasi Kinerja Layanan Publik Kemensos, Nilai Responsif Tindak Lanjuti Rekomendasi

Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja layanan publik yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam lima tahun terakhir, seraya menilai seluruh saran perbaikan yang diberikan telah mendapat respons yang memuaskan. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, dalam keterangannya pada Selasa (5/5/2026) usai menghadiri acara temu dengar terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor Kemensos. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Ombudsman untuk memantau sejauh mana implementasi saran dan masukan yang telah diberikan, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.

"Kami menyampaikan selamat buat Gus Menteri dan jajaran yang dalam penilaian kita lima tahun terakhir salah satu K/L yang kita anggap sangat proaktif dan semua rekomendasi Ombudsman terutama tindakan-tindakan rekomendasi kita untuk melakukan perbaikan relatif kementerian ini terdepan dalam pandangan kita," ujar Maneger.

Dalam penilaian Ombudsman tahun 2025, Kemensos berhasil meraih nilai 87,27 dengan kategori kualitas pelayanan "Baik" dan opini kualitas tinggi. Maneger menganalogikan capaian tersebut dengan standar akademik, di mana angka itu hanya dua tingkat di bawah predikat kepatuhan penuh. "Ini kalau kita di kampus, 87 dua tingkat di bawah kepatuhan. Jadi mempertahankan, apalagi beliau tadi komitmennya untuk menaikkan itu. Itu saya kira luar biasa," katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyambut positif capaian jajarannya. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi Ombudsman telah ditindaklanjuti sebagai langkah strategis memperkuat kualitas layanan. "Setiap hasil rekomendasi dari Ombudsman kita tindak lanjuti dalam bentuk pembuatan regulasi atau merevisi regulasi, aturan-aturan yang ada di lingkungan Kementerian Sosial untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk melakukan pencegahan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau juga termasuk di dalamnya adalah pencegahan korupsi," jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, dari berbagai tindak lanjut tersebut, kinerja pelayanan terus mengalami perbaikan meskipun belum mencapai titik sempurna. "Belum sempurna, tapi terus meningkat," katanya.

Lebih lanjut, ia memaparkan terdapat tujuh saran perbaikan utama dari Ombudsman terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah ditindaklanjuti. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan dasar hukum, standarisasi pelayanan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan sistem monitoring berbasis Learning Management System (LMS) dan DTSEN. "Ini saran dan perbaikan Ombudsman tahun lalu yang kita sudah kerjakan. Ada tujuh poin. Semuanya kita tindak lanjuti. Meskipun belum semuanya 100 persen tapi sudah kita tindak lanjuti," paparnya.

Pada pertemuan yang sama, Ombudsman dan Kemensos sepakat untuk terus memperkuat kerja sama, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. Maneger menjelaskan bahwa selama ini kolaborasi telah berjalan sangat positif meskipun belum ada perjanjian formal. "Nah karena itu kami tadi bersepakat untuk menindaklanjuti program ini dan dalam waktu dekat kita akan buat juga MoU dengan Kementerian Sosial dan Alhamdulillah selama ini meskipun belum ada seperti yang sampaikan oleh Pak Menteri tadi belum ada MoU tapi kita sudah bekerja luar biasa kerjasama yang sangat positif," paparnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan memperkuat sistem pelayanan sosial ke depan. "Ke depan kerja sama ini akan kami tindak lanjuti dengan membuat MoU dan sekaligus membuat roadmap ke depan bagaimana pelayanan di lingkungan Kementerian Sosial dan juga tentu dengan daerah bisa seiring sejalan," tegasnya.

MoU tersebut diproyeksikan untuk memudahkan sinergi dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Kerja sama ini sekaligus memperkuat pengawalan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar