Piye Kabare Berganti Wajah: Dari Soeharto ke Jokowi dalam Pusaran Narasi Politik

Oleh: Erizal

"Piye kabare, enak zamanku to?" Kalimat itu sudah jadi semacam meme politik. Biasanya muncul ditemani foto Soeharto yang tersenyum. Seolah mengajak kita membandingkan: mana yang lebih baik, zamannya dulu atau sekarang? Pasca lengsernya Soeharto dan bergulirnya Reformasi, banyak yang merasa zaman sekarang tak lagi memberi stabilitas dan kesejahteraan seperti dulu. Intinya, dianggap lebih buruk.

Maka, slogan itu pun lahir. Ia menjadi tanda kerinduan atau setidaknya klaim kerinduan akan masa Orde Baru. Tentu saja, yang paling getol mengusungnya adalah pihak-pihak yang punya kepentingan mengembalikan kekuatan politik ala Soeharto. Mereka ingin bangkit. Tapi pada kenyataannya, upaya itu boleh dibilang mentok. Tak pernah benar-benar membuahkan hasil.

Coba lihat saja. Sudah berapa partai politik yang didirikan dengan mengusung nama besar Soeharto sebagai simbol? Dari pemilu ke pemilu pasca 1998, tak satu pun dari partai itu mendapat dukungan signifikan. Bahkan ketika langsung dipimpin oleh anak-anaknya, seperti Tommy atau Tutut Soeharto, tetap saja gagal melenggang ke Senayan.

Nah, belakangan ini muncul kecenderungan baru. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah mengungkapkannya. Slogan "piye kabare" itu, katanya, akan dipakai lagi. Tapi simbolnya bukan lagi Soeharto. Melainkan Jokowi. Polanya tentu disesuaikan dengan konteks kekinian.

Kalau dulu, slogan itu menargetkan "zaman" secara umum era Reformasi dianggap gagal. Sekarang, sasarannya mungkin bukan zamannya. Zaman Jokowi dan Prabowo kan relatif berkesinambungan. Lalu siapa yang jadi sasaran? Bisa jadi Prabowo sendiri. Inilah yang membuat analisis Gatot menarik sekaligus rentan disalahpahami.

Pendukung Jokowi bisa saja menuding ini sebagai upaya memecah belah, mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Apalagi Gatot kerap dianggap punya masalah pribadi dengan Jokowi. Tapi terlepas dari itu, ada dinamika yang memang terasa aneh.

Di satu sisi, Prabowo dan Jokowi kerap diproyeksikan sebagai dwi-tunggal. Prabowo sendiri bilang, mereka adalah "hopeng", sahabat lama yang setia.

"Kami sahabat lama dan setia," begitu kira-kira pernyataan Prabowo.

Namun begitu, ketidaksejalanan di antara mereka juga kerap muncul ke permukaan. Ambil contoh kasus Bandara IMIP di Morowali, atau isu Pagar Laut sebelumnya. Belum lagi soal penanganan bencana dan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Persoalan-persoalan ini sebenarnya bukan hal baru; akarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru dan berlanjut hingga sekarang.

Di sinilah paradoksnya, seperti tercermin dalam narasi politik Prabowo. Banyak pihak yang ingin memisahkannya dari Jokowi, tapi ia sendiri tampak enggan. Prabowo bisa saja mengambil kebijakan yang berbeda, tanpa secara langsung menyalahkan pendahulunya. Malah, ia kerap menegaskan komitmen untuk melanjutkan program-program Jokowi.

Akar masalahnya mungkin terletak di sini: Prabowo dianggap kurang "ramah" pada para cukong besar, sementara Jokowi di masanya punya hubungan yang erat dengan kalangan pengusaha. Ingat saja deretan taipan yang berkunjung ke rumah Jokowi setelah ia menjabat. Itu bisa dibaca sebagai ucapan terima kasih, atau bahkan pembicaraan agenda ke depan.

Kebijakan-kebijakan Prabowo yang menyentuh kepentingan besar seperti revisi izin tambang atau kasus Pertamina pada hakikatnya adalah ancaman baginya sendiri. Cukong-cukong yang diam saja pun sudah bisa menyulitkan, apalagi jika mereka aktif melawan. Peristiwa-peristiwa seperti kerusuhan Agustus lalu dan bencana alam belakangan ini jelas menambah beban. Prabowo terkesan berjuang sendirian.

Tanpa ada peristiwa besar saja ia sudah dihujani kritik, apalagi di saat krisis seperti sekarang. Serangan bisa berlipat ganda. Dan itu belum termasuk yang datang dari sekitarnya sendiri para "bunglon politik" yang selalu berbalik arah sesuai angin. Prabowo benar-benar berada di persimpangan yang sulit.

Dahlan Iskan pernah menulis sesuatu yang menarik. Katanya, Jokowi diuntungkan bukan hanya oleh faktor manusia, tapi juga faktor alam. Sebaliknya, pemimpin seperti Prabowo atau SBY dianggap kurang beruntung dari kedua faktor itu. Memang, takdir politik kadang tak bisa ditebak.

Lalu, pertanyaan besarnya: jika slogan "piye kabare" dengan simbol Soeharto terbukti gagal mengembalikan era tersebut, apakah hal yang sama akan terjadi jika simbolnya diganti Jokowi? Sulit diprediksi.

Kompleksitas politik sekarang jauh berbeda. Sampai-sampai saya punya pikiran ini: jika Prabowo gagal membawa perubahan, maka bisa jadi kita akan kesulitan menemukan pemimpin lain yang mampu mewujudkan Indonesia yang benar-benar mandiri, maju, dan kuat. Situasinya memang sedang tidak mudah.

Direktur ABC Riset & Consulting