Geo Politik di Sekitar Istana: Pertarungan yang Tersisa?

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah Jokowi, di ujung masa jabatan dan dalam kondisi kesehatannya yang disebut-sebut tidak prima, masih akan nekad memperjuangkan Gibran?

Nah, ini jadi bahan perkiraan banyak pengamat. Apalagi setelah muncul pernyataan dari Connie Rahakundini Bakrie sekutu Hasto Kristiyanto yang kini disebut-sekat berada di luar negeri tentang adanya "pra perjanjian" politik yang konon hanya memberi waktu dua tahun bagi Prabowo. Andai informasi itu benar, selain bermasalah secara hukum, skenario itu dianggap mustahil. Sebab, seorang dengan jiwa nasionalis sejati takkan serta-merta menyerahkan negara untuk dikelola oleh figur seperti Gibran. Prabowo, dalam pandangan ini, tidak bakal mau menyengsarakan rakyat.

Di sisi lain, para "titipan" Jokowi yang diplot khusus untuk mengawal Gibran Rakabuming Raka sebut saja nama-nama seperti Bahlil, Budi Arie, hingga Airlangga dan Erick pun dinilai tak akan mendukung loncatan kilat Gibran ke kursi RI-1. Pola seperti ini terlalu berisiko. Mereka bisa membayangkan amuk massa, ancaman terhadap keluarga dan harta benda. Sekalipun naik secara konstitusional karena presiden berhalangan, Gibran dan kroninya yang punya banyak "kudis konstitusi" berpotensi celaka.

Lalu, di mana bukti kekuatan Prabowo? Beberapa hal mencolok.

Pertama, kasus 8 aktivis TSK yang melibatkan Prof. Eggi dkk terlihat stagnan, tak banyak bergerak. Kedua, Menteri Pertahanan dengan tegas menutup bandara ilegal peninggalan era Jokowi-Luhut di Morowali, menggunakan tim gabungan TNI dan Polri.

Ini menarik. Kerja sama di lapangan antara TNI dan Polri, yang sebelumnya dikabarkan agak tegang, kini terlihat mulai mesra dan kompak. Itu sinyal kuat. Kapolri yang nota bene adalah "titipan" Jokowi, secara politik mulai menunjukkan peralihan loyalitas. Perlahan-lahan, semuanya berangsur masuk dalam kendali Presiden Prabowo.

Gejala-gejala ini menunjukkan kepatuhan pimpinan Polri dan TNI. Memang masih tersisa sedikit yang belum sepenuhnya tunduk semacam oknum berbaju coklat yang konon masih "minta petunjuk" di sebuah meja jati panjang di Jalan Kutai, Solo. Tempat yang sama yang pernah didatangi tiga anggota TPUA untuk investigasi, termasuk koordinator advokat DHL, sang penulis artikel ini.

Membahas politik tentu tak lengkap tanpa menyinggung kompleks di Senayan, Tanah Abang. Di sana, tokoh partai Gerindra sebagai representasi komando Prabowo, justru solid dengan fraksi PDIP yang dikenal sebagai "musuh bebuyutan" Gibran dan Jokowi.

Alhasil, peta kekuatan dan geo-politik Prabowo sudah mencengkeram kuat, termasuk di parlemen. Jadi, isu-isu seperti ancaman kudeta atau drama kolosal yang sempat menghangat akhir Agustus lalu sangat kecil kemungkinannya terulang. Bila ada yang nekad memprovokasi, dampaknya justru akan antiklimaks bagi nasib Jokowi-Gibran cs. Analoginya sederhana: Prabowo kini memegang kepala, sementara "presiden bekas" hanya memegang ujung ekor. Energi politik yang terakhir akan terus aus oleh waktu.

Jokowi memang terlihat semakin melemah. Sekitar 90% lebih dari geo-politik tanah air kini solid di tangan Prabowo Subianto, termasuk para kroninya yang dulu dititipkan. Meski begitu, kelompok "9 naga" disebut masih akan terus mengintip, berusaha mempertahankan jatah yang mereka kuasai selama satu dekade terakhir.

Lantas, kapan penegakan hukum yang komprehensif akan benar-benar terjadi? Publik mungkin perlu bersabar. Prosesnya sebenarnya sudah dimulai. Namun, membersihkan residu "revolusi mental" ala Jokowi harus dilakukan setahap demi setahap, bahkan dengan cara "pilih tebang". Tujuannya agar tidak malah menciptakan instabilitas yang mubazir. Menjaga kondusivitas bangsa dan negara tetaplah yang utama.