Aktivis Soroti Konsesi Hutan sebagai Biang Kerok Bencana di Sumatera

Nicho Silalahi: Izin Konsesi Hutan Picu Banjir dan Longsor di Sumatera

Lagi-lagi, bencana di Sumatera jadi sorotan. Nicho Silalahi, aktivis sosial yang namanya tak asing, tak henti menyuarakan kritik pedasnya. Kali ini, sasarannya adalah respons pemerintah yang dinilainya lamban, bahkan cenderung abai. Data yang ia sodorkan suram: korban jiwa sudah 940 orang. Belum lagi 276 orang masih hilang, ditambah jutaan warga di tiga provinsi yang hidupnya porak-poranda.

Menurut Nicho, angka-angka mengerikan itu seharusnya sudah jadi alasan cukup untuk mendeklarasikan status Bencana Nasional. Sayangnya, realitanya berbeda. "Dengan jumlah korban sebesar itu, seharusnya pemerintah sudah menetapkan status Bencana Nasional. Tetapi sampai sekarang belum dilakukan," ujarnya tegas, Senin lalu.

Ia melihat kondisi di lapangan kian runyam, sementara warga terus terperangkap dalam krisis yang tak tahu ujungnya.

Namun begitu, Nicho tak hanya berhenti pada soal penanganan darurat. Ia menunjuk akar masalah yang jauh lebih dalam. Menurutnya, banjir dan longsor yang meluluhlantakkan Sumatera itu bukan semata musibah alam biasa. Ada tangan manusia di baliknya, tepatnya lewat kebijakan izin konsesi hutan untuk perkebunan skala besar.

"Perusakan hutan terus terjadi. Konsesi diberikan begitu mudah, dan hutan-hutan adat habis dibuka. Ini yang menyebabkan bencana semakin parah," katanya lagi.

Ia menggambarkan bagaimana benteng ekologis yang dulu dijaga masyarakat adat, pelan-pelan berubah jadi hamparan monokultur, terutama sawit. Praktik pembalakan liar pun disebutnya masih merajalela, diduga dengan dukungan oknum tertentu. Hutan leluhur tinggal kenangan.

Akibatnya bisa ditebak. Tanah kehilangan daya serapnya, dan air hujan langsung meluncur deras membawa lumpur. Bencana pun datang beruntun.

Di sisi lain, kemarahan warga di lokasi terdampak mulai memuncak. Mereka menganggap ini buah dari pembiaran yang terjadi bertahun-tahun. Nicho mengingatkan, jika pemerintah tidak segera bertindak tegas, rasa frustrasi itu bisa meledak menjadi aksi-aksi yang tak terkendali. Kepercayaan publik pun bisa luntur sepenuhnya.

Sampai detik ini, pemerintah pusat memang belum juga mengumumkan status Bencana Nasional. Dari pihak BNPB, responsnya adalah masih melakukan kajian mendalam sembari terus menyalurkan bantuan darurat ke lokasi.

Tapi tekanan tak kunjung reda. Banyak kalangan mulai dari organisasi masyarakat sipil, kelompok adat, hingga aktivis lingkungan bersikeras bahwa status nasional itu penting. Dengan status itu, mobilisasi bantuan, baik anggaran, logistik, hingga dukungan internasional, bisa bergerak lebih cepat. Nyawa yang tertolong mungkin bisa lebih banyak.

Dan waktu terus berjalan, sementara hujan masih sesekali mengguyur.