Banjir Sumatera Terlupakan, Sementara Bencana Lain Ditetapkan

Mengapa Banjir di Sumatera Belum Juga Jadi Bencana Nasional?

Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera beberapa waktu lalu memang parah. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan putus, dan warga harus mengungsi. Kerugian materialnya tidak main-main. Tapi, sampai sekarang, status bencana nasional untuk peristiwa itu belum juga keluar. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebabnya?

Nah, menariknya, ada sebuah pandangan yang beredar di tengah publik. Pandangan ini menyoroti hal lain yang dianggap sebagai "bencana" yang justru sudah ditetapkan.

“Bencana Nasional” yang Lain Sudah Terjadi

Menurut sejumlah pengamat dan warganet, bencana nasional yang sesungguhnya justru sudah terjadi lebih dulu. Kapan? Saat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah syarat usia bakal calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu.

Putusan itu dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sebuah pukulan bagi demokrasi. Mereka bilang, perubahan aturan main di tengah jalan seperti itu membuka celah untuk kepentingan jangka pendek. Imbasnya, kata mereka, akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tahun-tahun ke depan.

Betul juga sih. Itulah bencana nasional sesungguhnya yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia hingga lima tahun ke depan.

Di sisi lain, bencana alam seperti banjir di Sumatera terasa seperti dipinggirkan. Padahal, korban dan penderitaan mereka nyata adanya. Jadi, pertanyaannya kini bukan cuma soal teknis administratif penetapan status. Tapi lebih ke mana prioritas dan perhatian negara ini sebenarnya diarahkan.

Memang, dua peristiwa ini sifatnya berbeda. Yang satu politik, yang lain alamiah. Namun begitu, keduanya sama-sama punya dampak besar bagi kehidupan orang banyak. Hanya saja, respons terhadap keduanya terasa sangat timpang. Itu yang bikin banyak orang geram.