Bandara IMIP Morowali Dituding Sebagai "Negara dalam Negara", Muslim Arbi: Ini Tindakan Makar!

Pernyataan Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin soal bandara ilegal di Morowali mendapat dukungan keras. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tak cuma setuju. Dia melangkah lebih jauh dengan menyebut keberadaan Bandara IMIP itu adalah bentuk makar terhadap negara.

"Itu benar-benar negara dalam negara," ujarnya, Minggu (7/12/2025).

Bagi Muslim Arbi, operasi sebuah bandara tanpa otoritas negara yang jelas adalah hal yang tak bisa ditoleransi. Yang membuatnya geram, justru ada keanehan dari proses perizinan. Kementerian Perhubungan sempat mengeluarkan aturan yang menetapkannya sebagai bandara internasional, namun kemudian dicabut kembali. "Ini sangat mengherankan," katanya.

"Keberadaannya itu makar. Karena liar dan tidak ada otoritas negara di sana."

Dia pun menuntut tindakan tegas. Bandara itu harus segera ditutup. Tak hanya itu, semua pihak yang terlibat, mulai dari Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menhub, wajib diperiksa. Perusahaan yang membangunnya juga tak boleh lepas dari pemeriksaan.

"Semua harus bertanggung jawab atas tindakan ceroboh ini," tegas Muslim.

Menurutnya, membiarkan situasi seperti ini bukan sekadar pelanggaran konstitusi. Ini sudah masuk kategori makar. Dia mengambil contoh dari tetangga, Malaysia. Di sana, mantan PM Mahathir Mohamad pernah melaporkan PM Anwar Ibrahim ke polisi karena menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Mahathir menilai itu melanggar kedaulatan.

"Seharusnya itu jadi pelajaran bagi kita," sambungnya.

Dia mengingatkan, Indonesia bukan bagian dari China. Setiap perjanjian dagang, dalam bentuk apapun, jangan sampai membuat bangsa ini tunduk dan mengorbankan kedaulatan sendiri. Kekhawatirannya merambah ke proyek-proyek strategis lain.

"Segala bentuk kerjasama dengan China, seperti kereta WHOOSH atau IKN, yang berpotensi mengorbankan kedaulatan negara, itu adalah makar merangkak. Itu ancaman nyata."

Baginya, IMIP adalah bentuk nyata dari makar tersebut. Dia menegaskan, semua institusi negara presiden, TNI, Polri, DPR, hingga BIN jangan sampai membiarkan hal ini. "Jangan sampai negeri ini perlahan tapi pasti mengalami 'Chinaisasi'," pungkas Muslim Arbi.