Evakuasi Korban Banjir Bandang Dihentikan Demi Penyambutan Pejabat

Evakuasi Korban Banjir Bandang Dihentikan, Diduga karena Kunjungan Pejabat

Sebuah video yang beredar sejak Jumat lalu benar-benar menyulut amarah publik. Di dalamnya, terlihat proses evakuasi warga terdampak banjir bandang di Desa Huta Godang, Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba berhenti. Aktivitas penyelamatan yang genting itu terpaksa ditangguhkan.

Lantas, apa penyebabnya? Menurut keterangan dari relawan di lapangan, penghentian itu terjadi karena ada kunjungan pejabat tinggi ke lokasi bencana. Kawasan itu pun harus disterilkan terlebih dahulu.

Momen penuh kekecewaan ini diunggah oleh akun relawan @kurir_kebaikan dan langsung viral. Dalam video, seorang relawan yang tengah bersiap mengevakuasi korban terlihat mengungkapkan kekesalannya.

"Jadi sekarang evakuasinya terkendala karena ada kunjungan dulu dari pihak-pihak terkait RI 2, BK 2 terus dari Kapolda pada turun. Jadi kita nggak bisa evakuasi dulu guys di sini ya. Gatau kalau di tempat lain ya harus steril dulu," ujar relawan itu, mengenakan masker dan helm keselamatan.

Yang dimaksud "RI 2" adalah Wakil Presiden, sementara "BK 2" adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Suasana di lokasi pun menggambarkan situasi yang ironis. Para petugas dan relawan yang semestinya sibuk menolong, justru terpaksa menepi dan menunggu di pinggir jalan. Sementara itu, iring-iringan mobil dinas berplat merah perlahan memasuki area bencana.

Keterangan dari akun @kurir_kebaikan semakin memperjelas: "kunjungan RI 2 epakuasi di tahan lokasi di sterilkan."

Tak pelak, video ini memicu gelombang kritik tajam di media sosial. Banyak warganet yang tak habis pikir. Mereka mempertanyakan prioritas yang tampak terbalik ini. Bukankah nyawa dan keselamatan korban seharusnya di atas segalanya, termasuk agenda protokoler pejabat?

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan terkait insiden penghentian evakuasi ini. Publik pun menunggu penjelasan, sambil berharap kejadian serupa tidak terulang. Bencana alam butuh penanganan cepat dan tepat, bukan drama protokoler yang justru menghambat.