Lasarus Gerak Cepat, Bakal Turun Langsung Periksa Bandara IMIP

Lasarus Siap Turun Tangan Cek Bandara IMIP

Isu seputar bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) akhirnya sampai juga ke meja Komisi V DPR. Ketua komisi tersebut, Lasarus, menyatakan rencananya untuk langsung berkunjung ke lokasi. Tujuannya jelas: mengecek kebenaran sejumlah laporan yang beredar. Mulai dari dugaan mempekerjakan karyawan asing dengan bayaran Yuan tanpa izin, hingga kabar tentang penerbangan internasional yang beroperasi tanpa kehadiran petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

“Ya, kami akan ke sana ya, nanti. Karena jadwal sudah padat, sudah penuh,” ucap Lasarus saat ditemui di Lembang, Jawa Barat, Jumat (5/12).

Namun begitu, dia menegaskan bahwa semua isu itu harus divalidasi dulu. Baginya, prinsipnya sederhana: tidak boleh ada ‘negara di dalam negara’. Menurut Lasarus, instrumen keamanan sebenarnya sudah lengkap. Bea Cukai, Imigrasi, kepolisian, hingga Bakamla untuk wilayah laut, semuanya ada.

“Jadi enggak ada sebetulnya kalau ada negara dalam negara itu enggak boleh terjadi. Apakah yang tadi seluruh informasi ini benar semua? Kami mesti validasi dulu gitu lho,” tegasnya.

Di sisi lain, Lasarus mengakui bahwa kehadiran tenaga kerja asing bukanlah masalah selama sesuai aturan. Persoalan baru muncul jika ketentuan dilanggar. “Tapi kalau tidak memenuhi aturan ketentuan yang ada, berarti itu pelanggaran, itu ilegal. Sebenarnya aturan kita sudah lebih dari cukup kok, ya,” ujarnya.

Soal bandaranya sendiri, ancamannya tegas. Lasarus menyatakan, bila terbukti ada satu saja kegiatan ilegal terutama penerbangan internasional tanpa izin Komisi V akan meminta penutupan bandara tersebut.

“Saya pernah ngomong, kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP dan dari IMIP langsung terbang ke luar, kita minta bandara itu ditutup. Kalau ada satu kali saja, ya. Dan ketika saat itu tidak ada bea cukai maupun imigrasi,” paparnya.

Namun, semua masih sebatas wacana sebelum data valid terkumpul. “Tapi kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya,” tambahnya. Dia juga membuka opsi untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus jika nanti ditemukan fakta-fakta yang kompleks dan butuh pendalaman lebih lanjut.

“Kalau ada banyak begitu data kami dapatkan, ketika kami konfirmasi ternyata juga tidak diakui oleh pihak sana, tapi kami punya data yang valid, mungkin kami akan naikkan statusnya menjadi panja, supaya kita urai secara keseluruhan. Kita panggil semua pihak terkait supaya informasi ini tidak menjadi liar, ya,” jelas Lasarus.

Dia pun mengingatkan bahwa proyek ini adalah proyek strategis nasional. Komisi V, katanya, akan bersikap hati-hati. “Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekadar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres… Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” imbuhnya.

Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, memang sedang panas diperbincangkan. Sorotan ini muncul setelah pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut ketiadaan perangkat negara di bandara sebagai sebuah anomali. Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah lebih dulu bertindak dengan mencabut status internasional bandara tersebut. Artinya, untuk saat ini, bandara itu tak lagi bisa melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri.