Pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat kepala badan bisa mengeluarkan pernyataan yang dianggap mengerdilkan penderitaan korban? Saldi seolah ingin menegaskan, kualitas seleksi untuk posisi-posisi strategis di lembaga sipil tidak bisa dianggap remeh. Implikasinya bisa luas, menyentuh rasa keadilan publik.
Di sisi lain, Suharyanto sendiri telah meminta maaf. Usai meninjau langsung kondisi banjir di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Minggu lalu, ia menyatakan penyesalan di hadapan Bupati setempat.
"Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu," kata Suharyanto.
BNPB pun memastikan tetap akan hadir membantu masyarakat yang terdampak. Tapi, bagi banyak pengamat, permintaan maaf itu datang setelah gelombang kritik membanjir. Dan pertanyaan Saldi Isra di MK mungkin mewakili kegelisahan yang lebih mendasar: soal sistem, bukan sekadar individu.
Sidang itu sendiri membahas judicial review UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Tapi dari ruang beracara tinggi itu, justru terpantul sebuah keprihatinan yang sangat manusiawi: tentang bagaimana negara hadir, dan lewat siapa saja suaranya disampaikan.
Artikel Terkait
Prabowo dan Gibran Hadir dalam Gelaran HUT Golkar, Istora Senayan Bergemuruh
Truk Tambang Sumsel Picu Krisis Kepercayaan, Pengawasan Dituding Bobrok
Polisi Gerebek Studio di Pererenan, Konten Kreator Bonnie Blue Diamankan
Erick Thohir Buka Suara: Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana Bukan untuk Fase Darurat