BPK Gelar Pemeriksaan Interim, Kemenkum Kalbar Siap Perbaiki Laporan Keuangan

Pontianak – Rabu lalu, tepatnya 3 Desember 2025, suasana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat cukup berbeda. Ruang rapat dipenuhi para pejabat yang serius, namun juga tampak kolaboratif. Mereka tengah menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Interim dari BPK RI. Fokusnya? Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2025.

Acara ini jelas bukan sekadar formalitas. Bagi banyak yang hadir, ini adalah langkah krusial untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel betul-betul terwujud. Jonny Pesta Simamora selaku Kepala Kantor Wilayah hadir memimpin, didampingi para kepala divisi seperti Farida Wahid dan Zuliansyah. Tak ketinggalan, Tim Auditor BPK RI, para pejabat struktural, serta tim pengelola keuangan dan barang negara juga memadati ruangan.

Menurut sejumlah saksi, pertemuan berjalan cukup intens. Tim auditor dari BPK secara detail memaparkan hasil evaluasi sementara mereka. Poin-poinnya beragam, mulai dari penelusuran dokumen pendukung, efektivitas pengendalian internal, sampai soal kepatuhan dalam mengelola anggaran dan aset negara. Tak cuma presentasi satu arah, sesi ini juga diwarnai diskusi dan klarifikasi yang cukup hidup. Rekomendasi teknis pun dilontarkan, yang nantinya bakal jadi pedoman untuk menyempurnakan laporan keuangan tahun ini.

Nah, sebenarnya apa sih tujuan pemeriksaan interim semacam ini? Intinya, untuk menguatkan validitas dan kesiapan laporan keuangan jauh-jauh hari. Caranya? Dengan memperbarui profil risiko dari rekomendasi audit sebelumnya, menyesuaikan diri dengan regulasi anyar, hingga mengevaluasi sistem informasi dan pelaksanaan belanja. Dengan identifikasi masalah sejak dini, proses penyusunan laporan diharapkan bisa lebih efektif dan akurat nantinya.

Di sisi lain, pihak Kanwil Kemenkum Kalbar sendiri sudah menyiapkan langkah lanjutan. Mereka berjanji akan segera menyempurnakan dokumen, memperbaiki sistem pencatatan baik untuk keuangan maupun barang milik negara serta melakukan reviu internal. Tujuannya satu: agar semua rekomendasi dari BPK bisa ditindaklanjuti tepat waktu.