Zulhas Dituding Picu Bencana Sumatera, Aktivis 98 Malah Angkat Bicara

Zulhas Dituding Sebagai Dalang Bencana Sumatera, Aktivis '98 Justru Membela

Banjir bandang dan tanah longsor masih terus melanda beberapa wilayah di Sumatera. Aceh, Sumut, dan Sumbar terpukul cukup hebat. Korban jiwa, sayangnya, sudah lebih dari 400 orang. Belum lagi ratusan yang hilang, luka-luka, dan kerugian materi yang tak terhitung. Situasinya benar-benar memilukan.

Namun begitu, di tengah duka itu, jagat maya justru ramai dengan narasi lain. Sosok Zulkifli Hasan, Menko Pangan yang dulu pernah memegang jabatan Menteri Kehutanan, tiba-tiba jadi sasaran. Banyak warganet menudingnya sebagai biang kerok bencana ini.

Inti tuduhannya berkisar pada izin-izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan saat Zulhas begitu ia biasa disapa masih duduk di kementerian kehutanan sekitar 2009 sampai 2014. Kerusakan hutan di Sumatera, kata mereka, adalah buah dari kebijakan masa lalu itu.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama namanya dikaitkan dengan isu deforestasi. Masa jabatannya dulu memang kerap jadi sorotan. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah alih fungsi Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Kawasan itu disebut-sebut berubah jadi perkebunan sawit ilegal secara besar-besaran.

Di sisi lain, ada suara yang justru membelanya. Aktivis 98, Lutfi Nasution, menyebut gelombang tudingan di media sosial itu sebagai hal yang wajar di era sekarang. Menurutnya, demokrasi pasca reformasi memberi ruang bagi semua suara, meski kadang batas benar dan salah jadi kabur.

"Begini, sekarang kan era demokrasi. Apalagi dengan digitalisasi yang pesat dan semangat Reformasi 98, kebebasan bersuara memang dapat ruang luas. Berbeda dengan zaman Orde Baru. Jadi, ya, tudingan netizen itu wajar saja muncul," ujar Lutfi di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia lantas mempertanyakan motif di baliknya.

"Persoalannya, apakah yang disampaikan netizen itu benar atau salah? Apakah ada muatan kepentingan politik tertentu, atau sekadar upaya pembunuhan karakter terhadap Pak Zulhas dengan menyebar kebencian? Ini semua perlu diuji kebenarannya."

Lutfi justru memuji respons pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanggulangan bencana dinilainya berjalan cepat dan koordinasi antar lembaga berjalan baik. Hal itu, katanya, sedikit banyak meringankan beban korban.

"Kami apresiasi gerak cepat Pak Prabowo. Baik dalam menangani letusan gunung berapi di Jawa maupun banjir dan longsor di Sumatera ini. Beliau bahkan memerintahkan langsung para menterinya untuk bekerja keras meringankan penderitaan rakyat. Ini bagus, menunjukkan pemerintah hadir saat dibutuhkan," terang peneliti senior Swarna Dwipa Institute itu.

Soal klarifikasi Zulhas di podcast Curhat Bang Denny Sumargono, Lutfi melihatnya sebagai bagian dari dialog demokrasi yang sehat. Ada hak bertanya, ada pula hak menjawab.

Ia menjelaskan, dalam podcast channel Densu itu, Zulhas telah menjawab berbagai pertanyaan publik secara blak-blakan. Termasuk soal kunjungan aktor Hollywood Harrison Ford ke kantornya dulu untuk keperluan film dokumenter.

"Menurut saya, penjelasan Pak Zulhas sudah cukup clear. Pertama, saat pembuatan film dokumenter itu, beliau menyampaikan fakta yang diketahui dan tidak diketahui publik. Kedua, ada peran pengusaha nakal yang memanfaatkan nama masyarakat untuk mengubah kawasan lindung jadi perkebunan sawit. Ketiga, selain faktor alam, bencana ini juga dipicu kerusakan oleh oknum tak bertanggung jawab."

Lutfi kemudian menyebutkan poin-poin lain dari klarifikasi Zulhas.

"Keempat, ada dugaan konspirasi global untuk mendiskreditkan Indonesia di mata dunia, bahkan mengadu domba anak bangsa. Kelima, kita harus waspada pada organisasi yang dapat pendanaan dari luar negeri serta importir nakal yang tidak menginginkan kesejahteraan petani kita."

Di akhir pernyataannya, Lutfi menyoroti langkah Presiden Prabowo. Ia salut dengan keberanian Prabowo melawan berbagai mafia yang selama ini dianggap merugikan negara.

"Kami salut dengan keberanian Pak Prabowo melawan mafia, baik di pemerintahan, tambang, pangan, dan lain-lain. Keberanian ini harus didukung, bukan dilemahkan. Agar rakyat bisa merasakan kemerdekaan sejati sesuai cita-cita luhur UUD 45 dan Pancasila. Jangan sampai kita dijauhkan dari itu semua, apalagi dipecah-belah."

Begitulah situasinya. Bencana alam yang memilukan ternyata juga memantik badai politik di dunia maya. Sementara korban masih berjuang, perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab terus bergulir.