Gubernur Jakarta Bantah Laporan PBB, Klaim Kota Ini Bukan yang Terpadat di Dunia

Jakarta. Laporan PBB baru-baru ini yang menempatkan Jakarta di puncak daftar kota terpadat di dunia langsung mendapat respons. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas membantah klaim tersebut. Menurutnya, posisi ibukota Indonesia itu seharusnya ada di peringkat ke-30 dunia, jauh dari predikat "terpadat".

Pernyataan itu ia sampaikan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Anung merasa ada kesalahan persepsi yang perlu diluruskan.

"Jadi menurut saya, kalau disampaikan Jakarta kota terpadat, itu salah," ujar Pramono.

"Karena Jakarta dalam hal kepadatan sebenarnya adalah kota nomor 30."

Lantas, dari mana asal perbedaan pandangan yang mencolok ini? Rupanya, semua bermuara pada cara menghitung. Pemprov DKI dan PBB menggunakan metode yang berbeda. Pramono membeberkan, angka fantastis 42 juta jiwa dalam laporan PBB 2025 itu didapat dari data aktivitas harian. Bukan dari jumlah penduduk resmi yang tercatat secara administratif.

"Memang, karena aglomerasi itu dianggap Jakarta, penduduknya jadi seperti 42 juta. Angka itu mengalahkan Dhaka, New Delhi, Tokyo, dan kota-kota besar lain," jelasnya.

Di sisi lain, data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI menunjukkan angka yang jauh lebih kecil. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang beralamat di Jakarta, penduduk resminya "hanya" sekitar 11 juta jiwa. Itulah angka yang dipegang oleh pemerintah daerah.

Namun begitu, Pramono tak sepenuhnya menampik laporan badan dunia itu. Ia justru melihatnya sebagai sebuah pengingat, sebuah referensi berharga. Bagaimanapun, Jakarta sebagai jantung ekonomi nasional memang menarik jutaan orang dari kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Mereka membanjiri ibukota setiap hari untuk bekerja, sekolah, berobat, atau urusan bisnis.

"Tetapi bagi saya, laporan itu justru jadi referensi agar kita semakin giat membangun dan memperbaiki Jakarta," katanya.

Jadi, kesimpulannya sederhana. Angka 42 juta jiwa itu menggambarkan besarnya aktivitas manusia di Jakarta dalam satu hari. Bukan jumlah penduduk tetap yang punya KTP DKI. Keramaian itu nyata, tapi hitungan resminya berbeda. Dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh dengan data mereka sendiri.