"Memang, karena aglomerasi itu dianggap Jakarta, penduduknya jadi seperti 42 juta. Angka itu mengalahkan Dhaka, New Delhi, Tokyo, dan kota-kota besar lain," jelasnya.
Di sisi lain, data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI menunjukkan angka yang jauh lebih kecil. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang beralamat di Jakarta, penduduk resminya "hanya" sekitar 11 juta jiwa. Itulah angka yang dipegang oleh pemerintah daerah.
Namun begitu, Pramono tak sepenuhnya menampik laporan badan dunia itu. Ia justru melihatnya sebagai sebuah pengingat, sebuah referensi berharga. Bagaimanapun, Jakarta sebagai jantung ekonomi nasional memang menarik jutaan orang dari kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Mereka membanjiri ibukota setiap hari untuk bekerja, sekolah, berobat, atau urusan bisnis.
"Tetapi bagi saya, laporan itu justru jadi referensi agar kita semakin giat membangun dan memperbaiki Jakarta," katanya.
Jadi, kesimpulannya sederhana. Angka 42 juta jiwa itu menggambarkan besarnya aktivitas manusia di Jakarta dalam satu hari. Bukan jumlah penduduk tetap yang punya KTP DKI. Keramaian itu nyata, tapi hitungan resminya berbeda. Dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh dengan data mereka sendiri.
Artikel Terkait
SBY Sampaikan Dukungan Penuh dan Pertimbangan Strategis untuk Prabowo Atasi Konflik AS-Israel-Iran
Kapolri Apresiasi Sinergi Forkopimda Jabar, 168 Rumah Dibangun untuk Warga Kurang Mampu
KPK Bantah Pengakuan Bupati Fadia Soal Fokus Urusan Seremonial
Jonatan Christie Lolos ke 16 Besar All England Lewat Pertarungan Tiga Gim