Maka pertanyaan itu kembali mengemuka: Beranikah Prabowo menata ulang, membongkar, bahkan mencabut konsesi bermasalah yang pernah dilegalkan tokoh yang kini juga ada di lingkar koalisinya?
Ketika Negara Mulai Kalah oleh Jejaring Kekuasaan
Dalam politik, ketika kebijakan publik lebih banyak dirancang oleh mereka yang punya kekuatan ekonomi dan akses ketimbang oleh pemerintah pilihan rakyat, itulah yang disebut state capture.
Apakah Indonesia mengalaminya? Publik merasakannya:
– aktor yang sama terus mendominasi,
– kebijakan strategis diputuskan dalam lingkar kecil,
– transparansi minim,
– dan negara terasa tak lagi punya kendali penuh atas SDA.
Kalau fenomena ini dibiarkan, negara akan mengerut, sementara oligarki membesar.
Di titik inilah Prabowo harus menegaskan batas.
Yang Dibutuhkan Bukan Presiden Penerus, Tapi Presiden Pemutus
Jika Prabowo ingin dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan wibawa negara, ia harus:
1. Menggelar audit total sektor nikel, termasuk keputusan era Jokowi–Luhut.
2. Meninjau ulang skema leasing bandara, dan mengambil kembali kontrol penuh negara.
3. Menata ulang izin kehutanan, termasuk warisan kebijakan era Zulkifli Hasan.
4. Memperkuat lembaga pengawasan independen, agar oligarki SDA kehilangan tempat bersembunyi.
5. Menjaga jarak politik yang sehat, sekalipun terhadap nama-nama besar yang dianggap "pilar".
Beranikah Prabowo?
Bersikap tegas kepada warga kecil itu gampang. Bersikap tegas kepada oposisi itu sudah biasa. Tapi bersikap tegas kepada Jokowi, Luhut, dan Zulkifli Hasan tiga figur kuat dengan jaringan politik-ekonomi yang menembus birokrasi itulah ujian sebenarnya bagi kepemimpinan Prabowo.
Kalau ia ingin dikenal sebagai presiden yang memulihkan martabat negara, maka ia harus berani berkata:
"Kekayaan alam Indonesia bukan milik siapa pun yang berada di lingkar kekuasaan. Ia milik rakyat, dan negara wajib menjaganya."
Pada akhirnya, sejarah hanya mengingat pemimpin yang berani menegur yang kuat dan melindungi yang lemah. Dan hari ini, publik cuma ingin tahu satu hal:
Beranikah Prabowo?
Surabaya, 1 Desember 2025
Tentang Penulis :
M. Isa Ansori adalah Penulis dan Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jawa Timur
Artikel Terkait
Kedaulatan Udara Morowali Diuji, Kemenhub Cabut Status Internasional Bandara IMIP
Misi Rahasia Supir Taksi dan Jurnalis yang Bongkar Brutalitas Rezim Gwangju
Prabowo Gerakkan Semua Lini Negara untuk Tangani Bencana Sumatera
Ketika Banjir Surut, Ingatan pun Ikut Mengering