Sumut Siap Bantu Daerah Cari Pembiayaan di Luar APBD

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengaku siap mengulurkan tangan. Bantuan itu ditujukan bagi kabupaten dan kota yang ingin memanfaatkan pendanaan alternatif di luar APBD untuk membangun daerahnya. Langkah ini dinilai krusial agar roda pembangunan tetap berputar, terlebih di tengah ancaman penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang bakal berlaku mulai 2026.

Bayangkan saja, penyesuaian TKD untuk daerah-daerah di Sumut tahun depan ternyata tak main-main. Angkanya mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) turun Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) menyusut Rp3,2 triliun. Kalau dibandingin sama tahun 2025, penurunan DBH ini cukup tajam, sampai 59%. Sementara DAU-nya turun sekitar 12%.

Nah, situasi seperti inilah yang akhirnya memaksa pemerintah daerah berpikir keras. Mereka harus jeli mencari sumber dana lain. Saat ini, skema yang paling banyak dipilih adalah melalui dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (24/11).