Sumut Siap Bantu Daerah Cari Pembiayaan di Luar APBD

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengaku siap mengulurkan tangan. Bantuan itu ditujukan bagi kabupaten dan kota yang ingin memanfaatkan pendanaan alternatif di luar APBD untuk membangun daerahnya. Langkah ini dinilai krusial agar roda pembangunan tetap berputar, terlebih di tengah ancaman penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang bakal berlaku mulai 2026.

Bayangkan saja, penyesuaian TKD untuk daerah-daerah di Sumut tahun depan ternyata tak main-main. Angkanya mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) turun Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) menyusut Rp3,2 triliun. Kalau dibandingin sama tahun 2025, penurunan DBH ini cukup tajam, sampai 59%. Sementara DAU-nya turun sekitar 12%.

Nah, situasi seperti inilah yang akhirnya memaksa pemerintah daerah berpikir keras. Mereka harus jeli mencari sumber dana lain. Saat ini, skema yang paling banyak dipilih adalah melalui dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (24/11).

Menurut Bobby, persoalan infrastruktur masih jadi masalah utama hampir di semua daerah. Di sisi lain, isu ini juga kerap menjadi "jualan" andalan para calon kepala daerah saat kampanye politik berlangsung.

“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” tambah Bobby.

Dari sisi penyedia dana, Faaris Pranawa, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, membeberkan data yang cukup menarik. Ternyata, ada enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, dan Sumut termasuk di dalamnya. Total nilai proyek pembiayaan publik di pulau ini mencapai Rp2,76 triliun.

Khusus untuk Sumut, ada enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

Faaris juga mengungkapkan, proyek pembangunan jalan masih mendominasi pemanfaatan pembiayaan dari PT SMI di Sumut. Menurutnya, proyek semacam ini jelas sangat penting bagi kemajuan sebuah daerah.

Acara sosialisasi ini sendiri dihadiri oleh banyak pihak kunci. Mulai dari bupati dan wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, hingga para Kepala BKAD dan Kepala Bappelitbang se-Sumut. Mereka semua hadir untuk mencari solusi bersama menghadapi tantangan pembiayaan ini.