Suhandono menilai narasi Sjafrie bukan sekadar kritik, melainkan manuver politik yang berbahaya. "Sjafrie sedang mencari dukungan publik dengan menggiring kesalahan kepada Pak Jokowi. Padahal dia sendiri tidak melakukan apa-apa saat menjabat. Ini bukan kritik objektif, tapi manuver politik yang menyasar persepsi publik," ujarnya.
Faktanya, bandara di Morowali diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi beberapa tahun silam. Saat itu, kehadirannya disambut positif sebagai upaya membuka konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan kawasan industri. Kini, tiba-tiba disebut ilegal.
"Kalau memang ada yang salah dari struktur bandara itu, kenapa tidak diusut sejak awal? Kenapa baru sekarang bicara lantang?" lanjut Suhandono.
LCJ pun mendesak Sjafrie untuk berhenti melempar narasi yang menyudutkan Jokowi. Mereka meminta Menhan fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan negara. Bukan menciptakan kegaduhan.
"Urus saja tugas Menhan. Kalau ada temuan, selesaikan secara institusional. Tidak perlu membawa-bawa Jokowi untuk cari panggung," tegas Suhandono.
Di sisi lain, Suhandono mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, isu bandara Morowali harus dijelaskan secara komprehensif oleh kementerian terkait mulai dari Perhubungan, Bea Cukai, hingga Imigrasi. Apakah bandara ini termasuk fasilitas industri terbatas atau bandara publik, serta bagaimana proses perizinannya, harus dijelaskan tuntas.
Yang jelas, pengelolaan isu strategis semacam ini tak boleh dijadikan komoditas politik. Terlebih di tengah situasi transisi kebijakan pembangunan nasional yang sedang berjalan.
Artikel Terkait
Rekan Tega Bunuh Danu di Bawah Jembatan Tol, Motif Diduga Pencurian
Mahfud MD Sindir PBNU yang Ribut Soal Tambang: Kita Malu!
Mobil Ugal-ugalan Tabrak Dua Motor Parkir di Warung Mampang
Mindfulness: Kunci Tenangkan Emosi dan Tingkatkan Kesehatan Otak