Karena itulah, koordinasi sejak dini dinilai sangat krusial. Tujuannya jelas: menghindari perebutan kewenangan di kemudian hari.
Di sisi lain, Rifqi menyoroti satu hal yang masih belum jelas: berapa jumlah ASN pusat yang akan berkantor di IKN nantinya.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang detail, infrastruktur megah yang sudah dibangun di IKN berisiko terbengkalai. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebagian anggota komisinya sudah melihat langsung kondisi di sana.
Tak hanya itu, Rifqi juga meminta pemerintah memberikan kepastian terkait skema penempatan ASN. Mulai dari rencana hunian, status jabatan yang berhak menempati rusun, sampai keterlibatan perbankan untuk pembiayaan.
Artikel Terkait
Prabowo Beri Rehabilitasi untuk Ira Puspadewi Usai Polemik Hukum Berlarut
Petugas Haji 2026 Jalani Pelatihan Intensif Sebulan di Barak Khusus
Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
AHY dan Almuzammil Yusuf Bahas Strategi Perbaikan Citra Parpol di Tengah Sorotan