Karena itulah, koordinasi sejak dini dinilai sangat krusial. Tujuannya jelas: menghindari perebutan kewenangan di kemudian hari.
Di sisi lain, Rifqi menyoroti satu hal yang masih belum jelas: berapa jumlah ASN pusat yang akan berkantor di IKN nantinya.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang detail, infrastruktur megah yang sudah dibangun di IKN berisiko terbengkalai. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebagian anggota komisinya sudah melihat langsung kondisi di sana.
Tak hanya itu, Rifqi juga meminta pemerintah memberikan kepastian terkait skema penempatan ASN. Mulai dari rencana hunian, status jabatan yang berhak menempati rusun, sampai keterlibatan perbankan untuk pembiayaan.
Artikel Terkait
Laporan Ungkap Aliran Dana Terduga Teroris Lewat Binance, Pegawai Penyelidik Malah Diberhentikan
Tren Bukber Ramadan di Makassar Beralih ke Restoran dengan Konsep Estetik
Sidang Praperadilan Yaqut Ditunda, KPK Absen di Persidangan Perdana
Pantai Akkarena Makassar: Destinasi Favorit Warga dengan Pemandangan Senja Memikat