Sjafrie Buka Suara soal Negara dalam Negara di Morowali

Kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) pada 19-20 November 2025 ternyata membuka kotak Pandora. Kunjungan itu menyoroti persoalan serius: akses pemerintah yang terbatas ke kawasan industri strategis tersebut.

Yang bikin banyak orang angkat alis, bandara dan kompleks IMIP selama ini disebut-sebut sulit ditembus aparat pemerintah. Sjafrie pun angkat bicara dengan nada tegas. "Tidak boleh ada negara di dalam negara," ujarnya. Pernyataan itu seperti tamparan keras yang mengonfirmasi kekhawatiran selama ini tentang celah kedaulatan.

Menurut peneliti ISDS Edna Caroline, semua ini berawal dari perintah Presiden Prabowo Subianto. "Kalau kita merujuk ke 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah bicara soal kebocoran. Salah satunya tambang ilegal," katanya.

Edna mengaku baru tahu bahwa kawasan industri Morowali seluas 4.000 hektare itu punya bandara sendiri. Yang lebih mencengangkan, bandara itu beroperasi tanpa kehadiran otoritas Indonesia.

"Aparat keamanan tidak bisa masuk," beber Edna. "Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi."

Fakta ini terungkap saat Sjafrie meninjau latihan "Perebutan Pangkalan Udara" yang digelar Komando Gabungan TNI. Tapi yang paling menusuk justru pernyataan Menhan tentang "negara dalam negara".

"Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Sjafrie ngomong bahwa 'nggak boleh ada negara di dalam negara'," ucap Edna. "Dia bilang begitu karena melaporkan ke Presiden bahwa selama ini di Morowali tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi."

Artinya, kondisi di IMIP itulah yang dirujuk Sjafrie. Kawasan seluas 4.000 hektare dengan bandara sendiri itu ternyata beroperasi tanpa pengawasan negara. "Kita baru tahu bahwa enggak ada otoritas Indonesia di situ," lanjut Edna.

Pernyataan Sjafrie dinilainya sangat tegas untuk seorang menteri. "Pernyataannya telak, keras. Beliau bilang kita harus berdaulat! Ini harta kita, tambang harus untuk kesejahteraan bangsa."

Yang membuatnya heran, bandara IMIP sudah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada 2019. "Artinya sudah berlangsung lama tanpa aparatur negara. Kita pertanyakan, kenapa Pemda, Kementerian ESDM, Bea Cukai, Imigrasi, dan Polisi diam saja?"

Edna pun bertanya-tanya. "Apakah mereka punya kepentingan di balik ini? Ada tekanan dari luar? Dari IMIP? Atau dari Jakarta? Perlu diinvestigasi."

Dia membandingkan dengan bandara di perusahaan tambang lain. "Freeport punya bandara tapi terbuka. Di Kediri juga terbuka, bahkan bisa dipakai masyarakat."