Kalau pun bandara IMIP harus tertutup karena alasan keamanan, menurut Edna, tetap harus ada otoritas pemerintah yang mengawasi. "Enggak ada selama ini dari 2019," katanya.
Karena itu dia mendesak publik ikut mengawal proses setelah Sjafrie berjanji melapor ke Presiden. "Harus ada Bea Cukai dan Imigrasi di situ. Minimal itu. Belum lagi airnav - ini soal safety juga. Masa pesawat mondar-mandir kita nggak tahu?"
Pertanyaan besar lain: siapa yang memberi izin bandara sejak awal? "Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi dikembangkan zaman Jokowi," jelas Edna.
Dia juga menyoroti persoalan lain di IMIP. "Sebelum ini kita sering dengar kecelakaan di smelter. Kemudian soal bahasa - seharusnya menggunakan bahasa Indonesia karena buruhnya banyak orang Indonesia."
Dari sisi pertahanan, bandara tertutup ini sangat riskan. "Dia bisa bawa apa saja dari luar, kita enggak tahu. Misalnya kuman atau bom. Keluarnya juga kita enggak tahu dia bawa timah doang atau apa."
Edna mengibaratkan, "Kayak kita di rumah, ada orang masuk keluar tanpa diperiksa. Aneh kan?"
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menhan Sjafrie untuk menindak tegas tambang ilegal. Perintah itu disampaikan dalam rapat di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025).
"Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," tulis Sjafrie di Instagram-nya.
Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Berdasarkan amanat itu, Sjafrie berkomitmen tidak akan pandang bulu memberantas tambang ilegal. "Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional," tegasnya.
Dia yakin penindakan hukum yang konsisten akan menciptakan pengelolaan SDA yang legal untuk masyarakat. "Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia."
Sebelumnya, Sjafrie memantau latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali. Latihan ini digelar untuk mempertajam kemampuan TNI mengawasi dan menindak tambang ilegal di kedua wilayah yang rawan praktik tersebut.
Artikel Terkait
Kolaborasi Jadi Penentu Hidup-Mati Program Makan Bergizi Gratis
Jalan Utama Ambles, 18 Warga di Bantul Dievakuasi Darurat
Pabrik Tekstil di Cikarang Ludes Terbakar di Tengah Operasi Malam
Notaris Pontianak Dihadang Penolakan Klien Isi Formulir Anti Pencucian Uang