Syuriah PBNU Beri Ultimatum, Gus Yahya Didesak Lengser dari Ketum

Belakangan ini, suasana di internal Nahdlatul Ulama (NU) memanas. Ada gejolak yang cukup serius. Dalam Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar beserta dua wakilnya secara resmi meminta Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

Permintaan itu tentu bukan tanpa alasan. Rupanya, ada beberapa poin yang dianggap cukup krusial oleh Syuriah. Misalnya, soal undangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU). Gus Yahya disebut mengundang pemikir yang dikaitkan dengan “jaringan Zionisme Internasional”, Peter Berkowitz. Bagi Syuriah, hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wa al-Jamaah dan muqaddimah Qanun Asasi NU.

Selain itu, ada juga persoalan tata kelola keuangan. Rapat Syuriah menyoroti adanya indikasi pelanggaran dalam struktur PBNU, yang dinilai berpotensi melanggar syariah dan aturan Anggaran Rumah Tangga NU, khususnya Pasal 97-99. Mereka khawatir, hal ini bisa membahayakan eksistensi badan hukum NU.

Tak hanya itu, Syuriah juga menilai tindakan-tindakan tersebut telah mencemarkan nama baik organisasi. Mereka pun mengusulkan pemberian sanksi.

Nah, dalam risalah rapat itu juga disebutkan batas waktu. Jika dalam tiga hari Gus Yahya tak kunjung mengundurkan diri, Syuriah akan mengambil langkah tegas: memberhentikannya.

Di sisi lain, Gus Yahya sendiri punya sikap yang berbeda. Ia mengaku sudah bertemu dengan jajaran Syuriah. Menurutnya, sebagian dari mereka bahkan “menyesal” karena sebelumnya kurang mendapat informasi yang utuh. Ia dengan tegas menyatakan tidak akan mundur dan akan terus menjalankan amanah kepemimpinan hingga 2027.

Sebagai organisasi, NU memiliki dua institusi penting: Dewan Syuriah yang diisi para ulama, dan Dewan Tanfidziyah yang bertugas menjalankan fungsi eksekutif. Kadang, gesekan antara keduanya tak terhindarkan, terutama ketika arah kepemimpinan Tanfidziyah dinilai tidak sejalan dengan otoritas moral dan doktrinal Syuriah. Sejarah panjang NU menunjukkan bahwa konflik semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, skala dan intensitasnya bisa menjadi sangat kritis ketika nilai-nilai dasar organisasi dianggap dipertaruhkan.

Salah satu aspek yang paling sensitif dan kerap menimbulkan kontroversi dalam kepemimpinan Yahya Staquf adalah hubungannya dengan Israel. Pada 2018 silam, ia pernah berkunjung ke sana sebagai pembicara dalam forum American Jewish Committee (AJC).

“Saya berdiri di sini untuk Palestina … menghormati kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka,”

begitu penjelasannya kala itu. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan mewakili NU secara kelembagaan, melainkan atas nama pribadi.

Selama di sana, ia juga sempat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski Yahya menyatakan bahwa dalam berbagai pertemuan itu ia tetap menyampaikan dukungannya kepada Palestina, banyak yang menilai Israel justru sangat diuntungkan dengan kehadirannya. Kehadiran tokoh NU ini seolah memberi legitimasi bagi negara Israel, yang memang sedang gencar mencari pengakuan dari dunia Islam.

Kembali ke risalah Syuriah, kehadiran pemikir Zionis Peter Berkowitz dalam AKN NU menjadi salah satu poin utama. Yahya menanggapi tuduhan ini dengan menegaskan bahwa keterlibatannya dengan pihak-pihak Israel semata-mata demi perdamaian dan pembelaan terhadap Palestina, bukan sebagai bentuk dukungan terhadap Zionisme.

Namun begitu, tindakannya ke Israel rupanya diikuti oleh lima tokoh muda Nahdliyin yang pergi menemui Presiden Israel Isaac Herzog pada 2024. Atas insiden ini, Gus Yahya kemudian meminta maaf.

Karena itu, Syuriah NU mendesak agar Yahya Staquf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU. Pengunduran diri ini diharapkan dapat membuka ruang dialog ulang antara Syuriah dan Tanfidziyah. Konflik internal semestinya bisa dijembatani lewat muktamar, musyawarah ulama, dan restrukturisasi kepemimpinan.

Dengan kepekaan yang tinggi terhadap isu Palestina-Israel, pemimpin yang terus-menerus menjadi sorotan terkait hubungan dengan Israel berisiko menjerat NU dalam kontroversi berulang. Mundurnya Gus Yahya mungkin bisa meredam kritik dari internal maupun eksternal. Hal itu juga dapat menjaga citra NU sebagai organisasi yang tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas terhadap Palestina, tanpa dicap “membela Zionisme”.

Konflik antara Syuriah dan Tanfidziyah di NU sebenarnya pernah terjadi juga di masa kepemimpinan Gus Dur, tepatnya pada 1984. Saat itu, Kiyai Ahmad Shiddiq yang duduk sebagai Ketua Syuriah menyatakan bahwa kepemimpinan Gus Dur sudah batal. Bahkan, beberapa kiyai sampai menyebut imamnya kentut.

Tapi konflik itu akhirnya berhasil ditengahi. Gus Dur tetap bertahan sebagai Ketua Umum, meski banyak pihak mendesak agar ia dilengserkan.

Gus Dur sendiri juga dikenal dekat dengan Zionis Israel. Bahkan ketika menjadi presiden, ia sempat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun karena penolakan yang kuat dari umat Islam, rencana itu akhirnya dibatalkan. Meski demikian, di era Gus Dur terjadi hubungan dagang dengan Israel pada tahun 2000, saat Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Tak heran, karena jasa-jasanya, Gus Dur kemudian dianugerahi Shimon Peres Award. Ia dikenang sebagai tokoh perdamaian oleh Israel dan dikenal juga sebagai penentang keras radikalisme dan fundamentalisme Islam.

Maka, jangan heran jika kemudian Yahya Staquf dan lain-lain mengikuti jejak Gus Dur ke Israel. Selama para kiyai dan tokoh NU tidak berani menyalahkan tindakan Gus Dur yang dinilai mendukung Israel, maka selama itu pula akan muncul tokoh-tokoh muda NU yang menjalin hubungan dengan Israel.

Selain isu Israel, ada juga kritik lain yang dialamatkan kepada Yahya Staquf. Salah satunya adalah kebijakannya mengangkat banyak caretaker atau pemimpin sementara di berbagai daerah. Memang, secara hukum organisasi hal ini diperbolehkan. Tapi karena skala dan frekuensinya yang berlebihan, banyak pihak menilai terjadi sentralisasi yang terlalu kuat. Di samping itu, muncul persepsi bahwa PBNU menjadi terlalu politis, sehingga memicu ketegangan antara Tanfidziyah dan Syuriah di berbagai tingkat.

Beberapa kiai Syuriah pun menyampaikan keberatan kepada pengurus PBNU sekarang. Kritik mereka antara lain: banyak keputusan strategis terutama yang terkait keuangan dan tambang tidak cukup dimusyawarahkan. Kedua, PBNU dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan dan konglomerat. Ketiga, arah NU dianggap terlalu duniawi dan kehilangan ruh perjuangan.

Jadi, sebenarnya banyak aspek yang melatarbelakangi permintaan para kiai syuriah NU agar Gus Yahya mengundurkan diri. Tapi, mungkinkah ia bersedia? Kekuasaan itu enak, lho. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.