Pigai dan Pejabat Kamboja Bahas Nasib Pekerja Migran di Phnom Penh

Di Phnom Penh, Senin lalu, Menteri HAM Indonesia Natalius Pigai duduk bersama dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja, Keo Remy. Pertemuan bilateral ini membahas sejumlah isu penting, terutama soal nasib pekerja migran dari kedua negara.

Pigai tak ragu menekankan betapa perlunya kolaborasi yang lebih erat. Baginya, kerja sama ini bukan sekadar wacana, tapi sesuatu yang sangat mendesak.

“Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja, maupun sebaliknya,” ujar Pigai.

Dia lantas menambahkan bahwa Indonesia selalu memprioritaskan kondisi WNI di manapun mereka berada. Harapannya sederhana: negara tujuan kerja bisa benar-benar memastikan hak-hak para pekerja ini terpenuhi dengan layak.

Selain isu perlindungan pekerja, Pigai juga membawa agenda lain yang tak kalah strategis. Dia menyampaikan rencana Indonesia untuk menggelar sebuah forum tinggi di bidang HAM yang melibatkan negara-negara Asia.

“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” jelasnya.

Dia berharap Kamboja bisa ikut serta dan mendukung penuh inisiatif ini. Forum tersebut, jika terwujud, akan menjadi wadah diskusi yang cukup signifikan bagi kawasan.

Tak berhenti di situ, dalam pertemuan itu Pigai juga meminta dukungan konkret dari Kamboja. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai presiden Dewan HAM PBB pada 2026.

Bagi Pigai, pencalonan ini bukan sekadar ambisi. Ini adalah bukti komitmen Indonesia untuk terus aktif berkontribusi dalam isu-isu HAM di panggung global. Sebuah langkah yang diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.