Pertemuan di Hambalang Bahas Tambang Ilegal

Suasana di kediaman Presiden Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025) terlihat sangat sibuk. Sejak siang hingga larut malam, sejumlah pejabat tinggi negara silih berganti memadati lokasi untuk sebuah pertemuan tertutup yang digelar mendadak.

Tampak hadir dalam pertemuan itu jajaran menteri, pimpinan lembaga penegak hukum, dan petinggi militer. Mereka semua datang memenuhi panggilan presiden.

Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, yang ditemui usai acara mengungkapkan fokus utama pembicaraan. "Agenda utamanya adalah penertiban tambang ilegal yang kian marak di berbagai daerah," ujarnya.

Menurut Teddy, para pejabat melaporkan perkembangan terbaru dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang. Laporannya cukup komprehensif, mencakup berbagai aspek persoalan. Mulai dari upaya penertiban kawasan pertambangan liar, langkah hukum terhadap pelanggar, hingga aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. Yang tak kalah penting, dibahas juga penanganan wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau aparat. Entah karena faktor keamanan yang kurang kondusif atau adanya dukungan dari oknum lokal terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Di sisi lain, dalam kesempatan itu Prabowo kembali menegaskan komitmennya. Ia bertekad menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya soal pengelolaan sumber daya alam. Poin utamanya jelas: agar kekayaan alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir orang.

Daftar Kehadiran Pejabat

Siapa saja yang hadir? Deretan namanya cukup membuat kita paham betapa seriusnya masalah ini bagi pemerintah.

Hadir antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Lalu ada juga Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dari institusi militer, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga hadir. Tak ketinggalan, Kepala BPKP Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut serta dalam rapat penting ini.

Kehadiran para pejabat lintas sektor ini bukan tanpa alasan. Ini jelas menunjukkan adanya konsolidasi besar-besaran dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal sekali untuk selamanya. Persoalan ini sudah terlalu lama menjadi sumber kerugian negara, memicu konflik horizontal di masyarakat, dan tentu saja merusak lingkungan secara masif.

Pertemuan ini juga mengirimkan sinyal kuat. Presiden ingin memastikan bahwa semua tindakan kementerian dan aparat di lapangan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik. Terutama di daerah-daerah yang selama ini dianggap sebagai "zona gelap", di mana backing politik dan jaringan ekonomi ilegal masih sangat kuat mencengkeram.