Ijazah dan Sikap Defensif: Ketika Pejabat Enggan Diperiksa Rakyat

✍🏻 Balqis Humaira

Gue selalu geleng-geleng setiap kali mendengar pernyataan semacam ini: “Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk tunjukkan ijazah asli.” Kalimatnya memang terkesan kalem, bahkan diplomatis. Tapi getar politiknya? Rasanya seperti orang yang ditanya hal sederhana, tapi jawabannya berbelit-belit seakan-akan rakyat tak punya hak untuk bertanya apa pun.

Ini bukan soal benci atau dukungan buta pada satu pihak. Bukan pula sekadar permainan oposisi. Ini lebih mendasar: soal standar minimal yang harus dipenuhi seorang pejabat publik di negara yang mengaku demokratis. Karena dalam politik, gestur kecil sering kali bicara lebih nyaring daripada seribu konferensi pers.

Logikanya sederhana saja. Pejabat publik itu ibarat pelamar kerja, cuma perusahaannya adalah negara. Bosnya? Ya rakyat. Jadi ketika rakyat bertanya, “Bang, ijazahnya mana?”, itu bukan penghinaan. Itu bagian dari kontrak sosial. Hal paling mendasar dari transparansi.

Nah, ketika muncul penolakan, vibe-nya langsung terasa aneh. Bukan berarti otomatis salah, tapi kok rasanya ganjil. Mirip kayak lo minta nota di warung, terus penjualnya bilang, “Gak ada kewenangan Anda minta nota.” Siapa sih yang nggak bakal curiga?

Memang ada yang berkilah: “Ah, itu cuma politik. Manuver. Framing oposisi.” Ya iyalah, politik. Tapi justru dalam hal-hal sederhana seperti inilah karakter seorang pemimpin paling kentara: apakah dia tipe yang mau menjawab dengan lugas, atau malah langsung defensif ketika ditanya hal yang seharusnya biasa saja.

Di sisi lain, di negara-negara yang normal, menunjukkan ijazah bagi pejabat itu semudah menyalakan lampu ruang tamu. Sederhana. Tanpa drama. Bahkan tak sedikit presiden atau pemimpin di luar negeri yang dengan sukarela membuka akses ke rapor, tesis, atau data pendidikan mereka. Bukan karena diwajibkan, tapi karena itu bentuk penghormatan kepada publik.

Lalu di mana letak kejanggalannya? Bukan karena kita langsung berprasangka ada yang disembunyikan. Bukan. Tapi karena sikapnya overreaksi terhadap hal yang mestinya sepele. Kalau memang tak ada masalah, apa susahnya meladeni permintaan itu? Kalau semuanya clear, kenapa tidak diselesaikan sejak awal? Kalau yakin publik percaya, mengapa tidak membuat mereka semakin yakin?

Kadang yang jadi persoalan bukan isi penolakannya, tapi cara menyampaikannya. Nada bicaranya. Gestur tubuhnya. Itu yang bikin orang mengernyit.

(fb)