Isu kurangnya ahli gizi untuk program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), diakui oleh Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang. Tapi dia optimis. "Enggak lah, ini kan bisa kita atasi, bismillah kita bisa atasi," ujarnya dengan nada meyakinkan seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis kemarin.
Memang, jumlahnya terbatas. Menurutnya, Persagi sendiri menyebutkan bahwa hingga akhir tahun ini hanya tersedia sekitar 16.000 ahli gizi, dan sebagian besar sudah bekerja. Namun begitu, solusinya sudah dirancang.
Nanik memastikan pihaknya akan menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Kerja sama ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga ahli untuk program tersebut. "Mudah-mudahan kita akan kerja sama dengan berbagai pihak," katanya. Yang jelas, rekomendasi dari Persagi akan menjadi acuan utama dalam penyediaan tenaga ahlinya.
Di sisi lain, tekanan untuk melibatkan ahli gizi ini datang dari Mentri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas. Sehari sebelumnya, di Kantor Kemenko Pangan, dia bersikeras. "MBG tetap dan wajib perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi," tegas Zulhas usai bertemu dengan perwakilan Persagi.
Alasannya jelas. Menurut Zulhas, proses penyelenggaraan program, terutama soal menu, harus bisa diukur dengan benar. Tanpa ahli, sulit menjamin kualitas gizi yang diberikan.
Tak cuma itu, Zulhas juga berharap para ahli gizi ini bisa lebih proaktif mengawasi makanan yang beredar, terutama di sekitar sekolah. Dia geram melihat kebiasaan anak-anak jajan minuman manis dan permen. "Anak-anak ini suka kena penyakit gula," ujarnya, menyoroti tingginya kasus penyakit gula di Indonesia, yang kini tak hanya menyerang orang dewasa.
Jadi, kolaborasi antara BGN dan Persagi bukan sekadar formalitas. Ini langkah krusial untuk memastikan program ini tak sekadar gratis, tapi juga benar-benar bergizi.
Artikel Terkait
Menteri Pertanian Puji Kualitas Bibit Kelapa dan Kakao di Konawe Selatan, Targetkan 3 Juta Lapangan Kerja Baru
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp18.096 per Dolar AS, Daya Beli di Dalam Negeri Tak Sebanding dengan Beban Utang Luar Negeri
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Stabilkan Rupiah di Tengah Tekanan Dolar AS
DPR Pimpin Rapat Koordinasi Fiskal-Moneter dengan Pemerintah dan BI untuk Evaluasi Ekonomi Nasional