Din Syamsuddin Desak MUI Jadi Tenda Besar Tanpa Dominasi Ormas Tertentu

Din Syamsuddin: MUI Harus Jadi “Tenda Besar” yang Mengayomi Seluruh Umat Islam

MURIANETWORK.COM – Musyawarah Nasional MUI yang baru saja dimulai hari ini dinilai sebagai momentum penting. Bukan sekadar acara rutin, tapi kesempatan emas untuk memperkuat konsolidasi. Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum MUI periode 2014–2015, menegaskan hal itu dengan nada serius. Menurutnya, MUI harus benar-benar menjadi "Tenda Besar" bagi seluruh umat Islam.

Din tak menampik bahwa selama ini masih terasa ada dominasi organisasi tertentu dalam tubuh MUI. Padahal, sejak awal MUI didesain sebagai wadah musyawarah bagi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. "Kalau masih didominasi satu kelompok saja, ya belum kaffah," ujarnya saat ditemui Kamis (20/11/2025). Ia lantas menjelaskan dengan istilah Arab: MUI harus berfungsi fauqal jami' walil jami' berada di atas dan untuk semua golongan.

Di sisi lain, Din punya usulan konkret. Susunan kepengurusan MUI ke depan harus lebih inklusif. Misalnya, seluruh Ketua Umum dari sekitar 70 ormas Islam sebaiknya masuk dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan. Ia juga mengusulkan sistem berimbang: kalau Ketua Dewan Pimpinan MUI berasal dari organisasi A, maka Ketua Dewan Pertimbangan sebaiknya dari organisasi B. Intinya, jangan sampai ada dominasi.

"Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat," tegasnya. Posisi wakil ketua umum pun perlu diisi perwakilan dari berbagai ormas. Baru dengan begitu MUI bisa benar-benar menjadi wadah bersama.

Tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks. Menurut Din, MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan punya kemampuan manajemen perubahan yang kuat. Tidak bisa setengah-setengah.

Soal hubungan dengan negara, Din punya prinsip jelas. MUI harus menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Artinya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar. Namun begitu, jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama, MUI harus berada di garis depan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

"Kalau pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan," jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu dengan tegas. (Ys)