Tantangan Transformasi Prabowo

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid / Rosyid College of Arts

Sudah dua puluh tahun lalu, ketika mendirikan Gerindra, Prabowo sepertinya mencium ada yang keliru dengan arah pembangunan negeri ini. Coba lihat arsitektur politik kita berdasarkan UUD 10/8/2002. Partai politik dapat posisi istimewa, bahkan mendapat hak monopoli politik yang hampir radikal. Akibatnya, polity as public goods jadi barang langka. Harganya mahal sekali. Politik pun menjelma jadi komoditas mewah yang cuma bisa diakses segelintir elite dengan dana besar. Inilah, menurutnya, akar sistemik dari korupsi.

Di sisi lain, Jokowi mengambil jalan berbeda. Alih-alih membangun partai sendiri, dia dengan cerdik memilih menunggangi PDIP. Caranya? Dengan memanfaatkan celah birokrasi yang masih mudah disuap. Prabowo membangun Gerindra dari nol sebagai kendaraannya. Menariknya, Jokowi kemudian belajar dari langkah ini dan mendirikan PSI, yang belakangan banyak dilihat sebagai kendaraan politik dinasti.

Prabowo menyaksikan langsung bangkitnya ersatz capitalism di era Soeharto. Lalu, di masa Joko Widodo, kapitalisme semu itu berkembang jadi full-fledged capitalism. Demokratisasi yang dulu didambakan para reformis, pada kenyataannya malah melahirkan duo korporatokrasi-duitokrasi. Dunia politik pun dipenuhi para bandit, badut, dan bandar yang gemar ngglembuk, nggendham, hingga nyopet suara rakyat. Sayangnya, banyak dari kaum reformis enggan mengakui kegagalan agenda reformasi ini.

Memang, reformasi seolah hanya terjadi di permukaan. Sementara itu, mesin pemerintahan alias birokrasi masih terjangkit KKN yang justru makin menjadi-jadi. Ini yang menjelaskan kenapa banyak investasi publik tidak memberikan value for money. Alih-alih menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa, uang negara malah berubah jadi value for monkeys untuk para koruptor. Lapangan kerja pun tak kunjung tercipta.

Hambatan transformasi justru datang dari dalam. Para pembantu Prabowo, seperti Menkeu Purbaya dan Mentan Sulaiman, menghadapi tantangan dari orang-orang di internal kementerian mereka sendiri. Agenda desentralisasi pun mandek karena birokrasi daerah yang corrupt. Biaya jadi kepala daerah melambung tinggi, dan korupsi merajalela hingga ke level daerah. Rekrutmen ASN dan aparat, yang seharusnya netral, malah jadi instrumen korupsi. Mirisnya, praktik serupa merambah kampus, di mana rekrutmen mahasiswa baru mendorong universitas menjadi pabrik ijazah aspal.

Lantas, apa yang hendak dibangun Prabowo? Transformasinya berpijak pada beberapa hal. Pertama, pendidikan yang mempersiapkan pemuda jadi cakap, sehat, dan produktif di usia 18. Kedua, pasar yang terbuka, adil, dan bebas riba. Ketiga, investasi yang memandirikan, mengandalkan potensi agro-maritim kita yang luar biasa. Keempat, birokrasi yang kompeten dan bersih dari KKN. Kelima, ketersediaan energi yang cukup untuk menggerakkan industri. Dan keenam, armada kapal nasional yang kuat infrastruktur vital bagi negara kepulauan sebesar Eropa ini guna mendukung pemerintahan yang efektif di laut. Semua ini butuh waktu, kepemimpinan kuat, dan situasi politik yang mendukung.

Setiap bangsa yang ingin maju pasti butuh perubahan yang terkelola. Transformasi harus terus berjalan. Kita perlu keberanian untuk berinovasi di berbagai bidang, tapi tanpa mengabaikan konservasi nilai-nilai dasar yang diletakkan para pendiri bangsa dalam UUD 18/8/1945. Namun begitu, birokrasi yang korup akan selalu jadi penghambat utama karena mereka lebih memilih status quo yang selama ini dinikmati. Apalagi jika POLRI gagal direformasi, situasinya bisa makin runyam.

Surabaya, 19 November 2025