Pengamat: Kerja Sama Intelijen BIN–Australia–Timor Leste Jadi Sinyal Baru Geopolitik Indo-Pasifik
JAKARTA – Langkah Badan Intelijen Negara (BIN) menjalin kerja sama dengan Australia dan Timor Leste dinilai sebagai sebuah keniscayaan di tengah kompleksitas tantangan keamanan abad ke-21. Menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, kerja sama intelijen tidak boleh lagi dibaca melalui kacamata sejarah kelam, melainkan dengan perspektif ancaman regional yang semakin mengglobal.
“Era globalisasi membuat ancaman tidak lagi mengenal batas negara. Kejahatan seperti judi online, narkoba, hingga perdagangan manusia terhubung lintas wilayah. Kerja sama intelijen adalah kebutuhan, bukan pilihan,” tegas Amir Hamzah dalam analisisnya, Rabu (19/11/2025).
Amir menjelaskan, perkembangan teknologi dan jaringan kejahatan transnasional memaksa negara untuk tidak berdiri sendiri. Indonesia memerlukan akses informasi yang cepat, presisi, dan terintegrasi, terutama dari negara-negara dalam satu wilayah keamanan strategis yang sama.
Ia menyoroti tiga ancaman utama yang mendesak perlunya kolaborasi ini: judi online lintas negara yang memanfaatkan server asing, perdagangan narkoba dengan rute penyelundupan dari Asia Tenggara ke Australia, serta perdagangan manusia yang memanfaatkan celah perbatasan.
“Dalam kasus-kasus tersebut, kerja sama intelijen tidak hanya mempercepat pertukaran informasi, tetapi juga memungkinkan operasi bersama yang lebih efektif. Namun, kerja sama ini tidak boleh membuka rahasia milik Indonesia, termasuk kapasitas intelijen maupun dokumen sensitif lainnya,” tegas Amir.
Meski mengakui catatan sejarah hubungan Jakarta–Canberra yang kerap diwarnai ketegangan, terutama menyangkut dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor Timur, Amir menegaskan bahwa lanskap geopolitik kini telah berubah drastis.
“Indonesia dan Australia kini berada dalam posisi saling membutuhkan, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan,” ujarnya.
Artikel Terkait
Mahfud MD Beri Peringatan Keras: Polisi di Posisi Sipil Wajib Pilih – Mundur atau Mengundurkan
China Bantah Keras Ambisi Jepang di Dewan Keamanan PBB
Gugatan Korupsi Rp 231 Miliar: Dua Eks Pejabat PUPR Sumut Hadiri Sidang Perdana
MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Investasi Rp466 Triliun Dipertaruhkan