Kasus Suap Proyek Jalan Sumut: AKBP Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK

AKBP Rossa Purbo Bekti, yang menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas penyidikan kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara, secara resmi dilaporkan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan ini diajukan oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia.

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penanganan Kasus

Kelompok KAMI melaporkan Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini terkait dengan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dianggap dapat menghambat kelancaran proses hukum. Yusril, selaku koordinator KAMI, menyatakan bahwa peran Bobby Nasution dalam kasus suap proyek jalan Sumut sudah jelas, namun hingga kini belum diperiksa oleh penyidik, bahkan ketika para tersangka lain telah menjalani persidangan.

Permintaan Pemeriksaan dan Sanksi

Yusril menegaskan bahwa Dewas KPK harus segera memeriksa AKBP Rossa Purbo Bekti. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menelusuri lebih lanjut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dan memberikan sanksi yang sesuai jika terbukti bersalah. Laporan ini juga mempertanyakan independensi internal KPK sebagai lembaga anti korupsi.

Kronologi dan Pernyataan Resmi

Laporan tersebut disampaikan langsung di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, pada hari Senin. Yusril dalam pernyataannya menyampaikan kekhawatiran akan adanya intervensi tertentu yang bertujuan untuk mengamankan Bobby Nasution dari proses hukum. Ia menegaskan bahwa pemanggilan Bobby Nasution seharusnya sudah dilakukan oleh KPK.

Tanggapan KPK Terkait Pemanggilan Bobby Nasution

Berdasarkan informasi, KPK sebelumnya telah menyatakan akan menindaklanjuti perintah hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan untuk memanggil Bobby Nasution. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan KPK, yang menyebutkan bahwa KPK akan menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum yang kembali dari Medan. Namun, hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution belum juga diperiksa oleh KPK.