Polemik ini juga menyorot peran Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan tempat Jokowi menempuh studi. Beathor mempertanyakan sikap kampus yang dinilai terlalu membela mantan mahasiswanya dan menganggap reputasi akademik UGM tergadaikan akibat permainan politik ini.
Menurutnya, lembaga pendidikan tinggi seharusnya menjadi penerang dan menjaga netralitas akademik, bukan terlibat dalam dinamika politik praktis yang dapat merusak kredibilitas institusi.
Respons Terhadap Sikap Internal PDIP
Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Beathor menyayangkan sikap kader partai di DPR yang dinilainya tidak menindaklanjuti permintaan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dua kali permintaan Megawati untuk menampilkan ijazah disebutnya tidak mendapatkan respons memadai dari kader partai di parlemen.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap internal partai dan kepatuhan kader terhadap arahan pimpinan partai dalam menyikapi isu strategis nasional.
Seruan Kepada Publik dan Civitas Akademika
Dalam penutup pernyataannya, Beathor mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dan civitas akademika UGM, untuk bersikap kritis terhadap isu transparansi kepemimpinan nasional. Seruan ini disampaikan dalam konteks menjaga integritas penyelenggaraan negara dan pendidikan tinggi di Indonesia.
Pernyataan politikus senior ini muncul bersamaan dengan gagalnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, yang menurut pengamat politik ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat.
Artikel Terkait
Komnas HAM Tegaskan Kritik Kebijakan Pemerintah Adalah Hak yang Harus Dijamin
Laporan Ungkap Aliran Dana Terduga Teroris Lewat Binance, Pegawai Penyelidik Malah Diberhentikan
Tren Bukber Ramadan di Makassar Beralih ke Restoran dengan Konsep Estetik
Sidang Praperadilan Yaqut Ditunda, KPK Absen di Persidangan Perdana