Importir BUMN Siap Patuhi Keputusan Pemerintah Soal Wacana Penundaan Impor Pickup India

Belum ada keputusan final soal wacana penundaan impor puluhan ribu kendaraan pickup dari India. Kabar itu ramai setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menundanya. Namun, pihak perusahaan importir, Agrinas Pangan Nusantara, menyatakan belum menerima instruksi resmi apa pun.

Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengaku akan berusaha bertemu langsung dengan pimpinan DPR. Tujuannya jelas: menyampaikan dokumen dan kontrak yang sudah mereka miliki. "Saya melihat bahwa Pak Dasco minta untuk ditunda. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dokumen yang sudah saya punya ini, ditambah dengan kontrak," ujar Joao dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (24/2).

Ia berharap pertemuan itu bisa memberikan gambaran utuh, bukan informasi sepihak. Soal posisinya sebagai BUMN, Joao tegas. Perusahaannya, kata dia, tunduk pada kebijakan pemerintah dan negara, bukan pada tekanan individu atau kelompok mana pun.

"Yang menolak ini siapa? Karena saya ini kan BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah. Kami setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," tegasnya.

Meski begitu, Joao tak menutup mata. Jika pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk menghentikan impor, Agrinas siap mengikuti. Tentu dengan segala konsekuensinya. "Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko," katanya. Komitmen untuk patuh pada negara ia tegaskan kembali.

Rencana impor ini sendiri sebenarnya sudah berjalan. PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mendatangkan 105 ribu unit pickup untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasokan direncanakan datang dari dua raksasa otomotif India: 70 ribu unit dari Tata Motors (meliputi model Yodha dan T.7) dan 35 ribu unit lagi dari Mahindra & Mahindra Ltd.

Di sisi lain, permintaan penundaan dari Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad punya alasan tersendiri. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam agenda lawatan luar negeri. Rencana impor sebaiknya dibahas lebih detail setelah presiden kembali.

"Tentunya, Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Dasco menambahkan, nantinya Prabowo akan meminta pendapat banyak pihak dan menimbang kesiapan industri dalam negeri. Pesan untuk menunda, ujarnya, sudah disampaikan. Nah, sekarang bola ada di pihak eksekutif. Menunggu keputusan resmi yang akan menentukan langkah selanjutnya.