Kebebasan Akademik Terancam: Kronologi Skorsing Mahasiswa UTA'45 Gagalkan Diskusi

Seorang mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta menerima sanksi skorsing setelah berusaha menggelar diskusi publik memperingati Hari Pahlawan 2025. Peristiwa ini memicu pertanyaan serius mengenai batasan kebebasan akademik di lingkungan kampus Indonesia.

Gagalnya Diskusi Publik dan Awal Permasalahan

Rencana diskusi bertema "Soeharto Bukan Pahlawan" yang diusung Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) batal digelar setelah kampus menolak memberikan izin. Otoritas kampus beralasan acara tersebut dinilai mengandung unsur politik praktis dan bukan merupakan kegiatan akademik murni.

Proses Hukum Tidak Jelas dan Pemberian Sanksi

Damar Setyaji Pamungkas, Ketua Eksekutif Wilayah LMID Jakarta Raya, mengaku menjalani pemanggilan tidak resmi dari Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial (FEBIS) pada 10 November 2025. Pemanggilan tersebut disebutkan berasal dari instruksi langsung Rektorat tanpa disertai surat resmi.

Upaya pembatalan acara semakin intensif dengan penggembokan lokasi kantin yang akan digunakan, kehadiran aparat keamanan, hingga pemasangan spanduk peringatan yang mengancam sanksi skorsing atau drop out bagi pelaku kegiatan politik praktis.

Sanksi Skorsing dan Pelanggaran Prosedur Akademik

Pada hari yang sama, Damar menerima surat keputusan skorsing bernomor 693/FEBIS.UTA45/SS/XI/2025 berdasarkan rekomendasi Ketua Program Studi Manajemen. Keputusan ini dianggap melanggar prosedur akademik yang berlaku di UTA'45 Jakarta karena dikeluarkan tanpa proses investigasi yang transparan.

Upaya Klarifikasi dan Tidak Adanya Respons

Sebagai bentuk itikad baik, Damar mengajukan permohonan audiensi kepada Rektor UTA'45 pada 12 November 2025 untuk meminta klarifikasi mengenai keputusan skorsing. Namun permohonan tersebut tidak mendapat respons dengan alasan rektor sedang berada di luar negeri.

Implikasi Terhadap Kebebasan Akademik di Indonesia

Kasus skorsing mahasiswa UTA'45 Jakarta ini mencerminkan kerapuhan kebebasan akademik di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berdiskusi dan berpikir kritis justru membatasi ruang gerak mahasiswa dengan dalih politik praktis.

Pembatasan kebebasan berekspresi di kampus tidak hanya berdampak pada hak belajar mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi masa depan demokrasi dan perkembangan intelektual bangsa. Perlindungan kebebasan akademik menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan demokratis.