Waspada Banjir & Longsor Sumsel 2025: Antisipasi Dini dan Langkah Mitigasi Pemerintah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kini mengalihkan perhatian dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuju peningkatan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi di musim penghujan. Perubahan cuaca ekstrem ini memerlukan kesiapsiagaan menyeluruh dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menekankan bahwa peningkatan curah hujan dalam beberapa pekan terakhir harus diantisipasi dengan langkah mitigasi yang matang, khususnya di kawasan berpenduduk padat. "Setelah berjaga dari ancaman api di musim kemarau, kini kita menghadapi tantangan baru berupa air. Risiko banjir menjadi ancaman nyata jika kesiapsiagaan tidak ditingkatkan," jelas Herman Deru pada Sabtu, 15 November 2025.

Wilayah perkotaan di Sumsel memiliki kerentanan tinggi terhadap genangan dan banjir akibat sistem drainase yang belum optimal. Sementara daerah perbukitan menghadapi risiko tanah longsor yang perlu diwaspadai.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M Iqbal Alisyahbana, menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan bencana. Namun, penanganan banjir di perkotaan memerlukan perbaikan infrastruktur yang signifikan. "Ketersediaan personel sudah memadai, tetapi infrastruktur drainase yang tersumbat masih menjadi kendala utama dalam penanganan banjir," ungkap Iqbal.

BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026 dengan intensitas curah hujan di atas normal. Kepala BMKG Wandayantolis mengingatkan bahwa hampir seluruh wilayah Sumsel akan terdampak, dengan daerah perbukitan berisiko longsor dan kawasan dekat sungai berpotensi mengalami banjir bandang.

"Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan tata ruang, terutama di lokasi rawan bencana. Perkuatan area tebing dan peningkatan kapasitas drainase perkotaan menjadi langkah krusial," tegas Wandayantolis.

Para ahli menilai pola hujan ekstrem yang semakin tidak menuntut percepatan mitigasi bencana yang konkret. Pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan normalisasi sungai, pembersihan gorong-gorong, perbaikan sistem drainase, dan penyiapan lokasi evakuasi darurat.

Gubernur Herman Deru juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menggelar simulasi bencana secara rutin. "Kita tidak boleh hanya bereaksi saat bencana tiba. Sosialisasi dan latihan kesiapsiagaan harus dilakukan secara konsisten," pungkasnya.