Pentingnya Etika dalam Pemilu: Menjaga Martabat Demokrasi Indonesia

Mengapa Etika Menjadi Pilar Utama dalam Penyelenggaraan Pemilu?

Demokrasi elektoral merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi sistem pemerintahan. Namun, proses pemilihan umum tidak selalu menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan publik jika tidak diiringi dengan prinsip moral yang kuat. Legitimasi demokrasi dapat terkikis ketika proses elektoral mengabaikan nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya. Inilah mengapa etika memegang peran krusial dalam menjaga martabat demokrasi.

Fungsi Vital Etika dalam Sistem Pemilu

Etika berperan sebagai jiwa dalam penyelenggaraan pemilu. Prinsip ini memastikan proses pemilihan pemimpin tidak sekadar menjadi ritual prosedural belaka. Etika mencegah kompetisi politik melahirkan pemenang yang mengabaikan integritas, serta menjamin kekuasaan yang terpilih benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat yang bermartabat. Namun, penerapan etika memerlukan komitmen kolektif dan sistemik dari semua pihak terkait.

Dinamika Penegakan Etika Pemilu di Indonesia

Relevansi penegakan etika terlihat jelas dalam putusan DKPP mengenai kasus pengadaan sewa pesawat jet pribadi oleh KPU RI. Sanksi peringatan keras yang dijatuhkan memantik beragam tanggapan publik. Sebagian menilai sanksi terlalu berat karena proses pengadaan masih mematuhi aspek administratif, sementara lainnya menganggap sanksi terlalu ringan mengingat potensi pelanggaran etika yang terjadi.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap standar etika penyelenggara pemilu. Setiap penggunaan fasilitas dan wewenang jabatan harus dilandasi prinsip integritas, kehati-hatian, dan kepatutan. Putusan etik tidak hanya menyelesaikan persoalan individual, tetapi juga mengirimkan pesan moral kepada seluruh pemangku kepentingan demokrasi.

Statistik Pelanggaran Etika Pemilu Terkini

Sepanjang periode politik 2024-2025 hingga Oktober 2025, DKPP menerima 793 laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.212 orang telah diputus dengan rincian 1.048 orang (45,4%) terbukti melanggar dan 1.264 orang (54,6%) dinyatakan tidak terbukti. Pelanggaran terjadi di berbagai level, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, baik secara kolektif maupun individual.

Tiga Dimensi Etika Penyelenggara Pemilu

1. Etika Personal: Fondasi Integritas Individu

Dimensi pertama bersumber pada integritas moral setiap individu penyelenggara pemilu. Etika personal mencakup nilai moral, disiplin diri, kesadaran etis, dan kapasitas refleksi dalam pengambilan keputusan publik. Setiap penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat hingga daerah terpencil, memikul tanggung jawab untuk menjaga independensi, kejujuran, dan ketahanan terhadap godaan kekuasaan.

2. Etika Struktural: Kerangka Sistem yang Mendukung

Dimensi kedua meliputi sistem, aturan, dan tata kelola kelembagaan yang membentuk perilaku individu dalam struktur organisasi. Struktur yang lemah dapat membuka peluang penyimpangan, sementara struktur yang jelas dan seimbang mendorong praktik etis. Penguatan etika struktural memerlukan rekrutmen meritokratis, pembinaan berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan internal yang efektif.

3. Etika Kelembagaan: Identitas Moral Kolektif

Dimensi ketiga merupakan identitas moral dan budaya nilai organisasi penyelenggara pemilu secara kolektif. Etika kelembagaan bukan sekadar prosedur formal, melainkan nilai-nilai yang dihayati dan dipraktikkan bersama. Lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki karakter berbeda, namun sama-sama bertujuan menjaga kepercayaan publik melalui konsistensi perilaku, transparansi keputusan, dan saling mengingatkan.

Etika Sebagai Infrastruktur Demokrasi di Era Modern

Tantangan kontemporer seperti disinformasi, polarisasi, dan pragmatisme politik menguji ketahanan sistem pemilu. Penyelenggara pemilu dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kecerdasan etika dalam menghadapi tekanan kepentingan politik dan ekonomi. Etika memastikan pemilu tetap menjaga nilai kejujuran dan keadilan, termasuk dalam menilai syarat pencalonan dan rekam jejak kandidat.

Kolaborasi Seluruh Pihak untuk Demokrasi Beretika

Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Partai politik perlu memprioritaskan kualitas moral dalam proses pencalonan. Media massa berperan dalam edukasi publik, sementara pemilih harus bebas dari tekanan dan transaksi. Akademisi dan masyarakat sipil dituntut konsisten mengawal integritas sistem, dan pemerintah harus mendukung penciptaan struktur kelembagaan yang kuat dan bersih.

Refleksi Akhir: Etika Sebagai Kompas Demokrasi

Pemilu merupakan cerminan martabat bangsa. Pelaksanaan pemilu dengan etika yang kokoh akan memancarkan citra bangsa yang jujur dan bermartabat. Sebaliknya, pengabaian etika akan mereduksi pemilu menjadi sekadar ritual kekuasaan tanpa makna. Demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan etika sebagai penuntun arah.

Pada hakikatnya, etika bukan pelengkap demokrasi, melainkan inti dari seluruh perjuangan politik dalam negara hukum. Penegakan etika membangun kepercayaan publik, yang pada gilirannya melahirkan kekuasaan yang benar-benar melayani rakyat. Inilah cita-cita demokrasi sesungguhnya: sistem yang berdasar pada kehormatan, bukan sekadar perhitungan suara.