Banjir Tapanuli dan Jejak Panjang Kerusakan di Batang Toru

Gambar-gambar banjir besar yang menerjang Tapanuli, Sumatera Utara, memenuhi linimasa. Air yang menghanyutkan segalanya. Tapi bagi banyak yang mengikuti isu lingkungan, bencana ini bukan sekadar fenomena alam belaka. Ini adalah babak baru dari sebuah cerita lama tentang hutan yang terus terkikis.

Di tengah hiruk-pikuk itu, komentar wartawan senior Agustinus Edy Kristianto (AEK) menyentak. Ia mengajak publik melihat lebih dalam, melampaui foto-foto bantuan yang dibagikan. "Masyarakat harus tahu," tulisnya. Ia bicara soal rekam jejak yang justru bertolak belakang dengan aksi peduli bencana.

AEK menyoroti seorang pejabat. Zulkifli Hasan, yang sekarang menjabat Menko Pangan. Posisi lamanya sebagai Menteri Kehutanan dari 2009 hingga 2014 rupanya meninggalkan catatan kelam. Data dari Greenomics Indonesia menempatkannya sebagai 'juara' pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan utamanya sawit.

Angkanya fantastis: 1,64 juta hektare. Luasan yang bagi para pegiat lingkungan adalah akar dari banyak masalah ekologis di Sumatera, termasuk kerentanan daerah seperti Tapanuli terhadap banjir.

“Saya tidak melampirkan foto itu karena satu hal: muak,”

Begitu tulis AEK di unggahannya pada Senin, 8 Desember 2025. Sebuah pernyataan yang keras dan penuh kekecewaan.

Memang, data BNPB mencatat Sumatera Utara sebagai wilayah terdampak banjir paling parah tahun ini. Video amatir yang beredar tak hanya menunjukkan arus deras, tapi juga potongan kayu besar hanyut. Dari mana asalnya? Diduga kuat dari hulu Sungai Batang Toru, tepatnya di kawasan Harangan Tapanuli. Ini adalah jantung dari ekosistem Batang Toru.

Nah, soal Batang Toru, tempat ini bukan sembarang hutan. Ia adalah rumah terakhir bagi Orangutan Tapanuli, spesies kera besar paling langka di planet ini. Lebih dari itu, ia berfungsi sebagai penyangga hidrologis raksasa bagi wilayah sekitarnya. Ketika ia rusak, dampaknya langsung terasa: daya serap air berkurang, erosi mengancam, dan banjir bandang siap melanda.

Menurut pemetaan lembaga pemantau lingkungan Satya Bumi, kawasan vital ini justru dikepung oleh segelintir proyek raksasa. Setidaknya ada tujuh pemain besar yang beroperasi di sekitarnya, bahkan tumpang tindih langsung.

Daftarnya antara lain tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources, PLTA Batang Toru, operasi geotermal PT SOL, hingga perkebunan sawit seperti PT Sago Nauli dan PTPN III. Sebuah kepungan yang sistematis.

Dan dari semua nama itu, PT Agincourt Resources mendapat sorotan khusus dalam laporan Satya Bumi. Konsesinya seluas 130 ribu hektare lebih. Yang mengkhawatirkan, hampir 41 ribu hektare di antaranya tumpang tindih dengan ekosistem Batang Toru. Bahkan, sekitar 30.630 hektare masuk kawasan hutan lindung yang meliputi tiga wilayah Tapanuli.

Hingga Oktober 2025, perusahaan disebut telah membuka lebih dari 600 hektare, banyak di antaranya hutan primer. Rencana pembangunan fasilitas pengelolaan tailing (TMF) di hulu DAS Nabirong pun mengemuka. Pakar lingkungan was-was. Membangun fasilitas limbah tambang di hulu adalah permainan berisiko tinggi. Jika bocor atau longsor, kualitas air hingga ke hilir Batang Toru bisa terancam.

Logikanya sederhana. Bayangkan Batang Toru seperti busur penahan beban. Saat hutan lebat, ia menahan dan menyerap air hujan dengan baik. Tapi ketika dibuka dan digunduli, tanah kehilangan kekuatannya. Air hujan tak lagi meresap, tapi langsung meluncur deras ke sungai. Debit melonjak tiba-tiba, membawa serta kayu, lumpur, dan segala yang dilewatinya. Jadilah banjir bandang yang menghancurkan.

Satya Bumi dengan tegas menyatakan, banjir di Tapanuli ini bukan semata bencana alam. Ini adalah akumulasi. Deforestasi yang masif, proyek ekstraktif yang tak kenal ampun, ditambah tata kelola lingkungan yang lemah. Semua menyatu menjadi satu ledakan besar.

AEK mengaku punya peta ekspansi perusahaan dan desa-desa yang terdampak. Peta itu, meski tak ia tunjukkan ke publik, menggambarkan skala risiko yang nyata. Desa-desa di bantaran Sungai Batang Toru dan Nabirong kini berstatus zona merah. Keluhan warga seragam: sungai mereka telah berubah. Air lebih keruh, arus tak terduga, dan banjir datang meski hujan tak begitu lebat.

Pesan akhirnya jelas. Bencana ekologis seperti ini adalah buah dari keputusan politik masa lalu yang abai. Pelepasan hutan, pembukaan tambang, ekspansi sawit semua adalah masalah struktural yang dibiarkan mengendap. Dan sekarang, warga Tapanuli yang harus menanggung akibatnya.

“Semoga mencerahkan kita semua. Salam duka untuk para korban,”

tutup AEK. Sebuah harapan sekaligus pengingat yang terasa berat di tengah genangan air yang belum surut.