MURIANETWORK.COM - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah mendistribusikan royalti senilai lebih dari Rp6,5 miliar kepada para produser rekaman untuk periode semester pertama tahun 2025. Distribusi dana yang mencapai Rp6.582.206.213 ini menandai langkah nyata dalam pengelolaan hak ekonomi pelaku industri musik, dengan basis data penggunaan lagu sebagai acuan utama pembagian.
Distribusi Berbasis Data Penggunaan
Dana royalti tersebut disalurkan kepada lima lembaga manajemen kolektif (LMK) yang mewakili produser fonogram, yaitu Selmi, Promuri, Profesi, Pro Karindo Utama, dan Armindo. Pembagian ini tidak lagi mengandalkan estimasi, melainkan mengikuti data riil penggunaan lagu, sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas. Peralihan ke sistem berbasis data ini dimaksudkan untuk menciptakan skema distribusi yang lebih adil dan tepat sasaran.
Tantangan di Era Digital dan Komitmen Perbaikan
Ketua LMKN Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengakui bahwa proses pengumpulan data, khususnya dari platform digital, masih menjadi pekerjaan rumah. Tantangan utama adalah memastikan data dari berbagai platform dapat merepresentasikan keseluruhan penggunaan lagu di ranah digital secara akurat.
"Kita akui belum sempurna, tapi ini yang paling mendekati. Sambil berjalan, sistemnya terus kita perbaiki dari waktu ke waktu," tuturnya.
Komitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini juga terlihat dari pengelolaan dana royalti yang belum diklaim. Dari total yang terkumpul, masih terdapat bagian sebesar Rp2,58 miliar yang akan diumumkan kepada pihak berhak dalam waktu dekat.
Tren Positif dan Optimisme Ke Depan
Meski masih dalam tahap konsolidasi, tren penerimaan royalti menunjukkan grafik yang positif hingga akhir tahun 2025. LMKN optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah dan aparat penegak hukum, koleksi royalti akan terus meningkat. Peningkatan ini diharapkan tidak hanya dari sumber yang sudah terdata, tetapi juga dari pengguna lagu yang sebelumnya belum terjangkau atau masih menunggak pembayaran.
Pada akhirnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola royalti musik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia. Sistem yang berbasis data diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri kreatif dan memberikan kepastian bagi para pencipta serta produser musik.
Artikel Terkait
Wakil Ketua MPR Desak Pendidikan Adaptif untuk Jawab Kebutuhan Industri
Bencana Hidrometeorologi Sumatra Bebani 200 Ribu UMKM dengan Utang Rp12 Triliun
Meksiko Tolak Jadi Anggota Penuh Dewan Perdamaian AS, Protes Tak Ada Palestina
Mantan Suami Bantah Telantarkan Istri Malaysia Selama 18 Tahun Pernikahan