Denny Indrayana Bela Roy Suryo: Tudingan Kriminalisasi & Intervensi Kekuasaan

Dikaitkan dengan Rentetan Isu Konstitusi Lainnya

Lebih lanjut, Denny Indrayana memandang kasus Roy Suryo ini sebagai bagian dari sebuah rangkaian panjang persoalan konstitusi. Ia menghubungkannya dengan berbagai peristiwa lain, seperti dugaan intervensi dalam proses Pemilihan Presiden 2024 dan kontroversi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Campur tangan dalam Pilpres 2024, serta Putusan MK yang akhirnya membuat Gibran memenuhi syarat, adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi. Kini, hal itu berlanjut dengan menjadikan warga negara yang kritis sebagai tersangka," papar Denny menjelaskan korelasi antar peristiwa tersebut.

Perbandingan dengan Sistem Hukum di Negara Demokratis

Dengan pengalamannya berpraktik hukum di Australia, Denny kemudian membandingkan kondisi penegakan hukum di Indonesia dengan negara-negara yang mapan demokrasinya. Ia menekankan bahwa di negara demokratis, kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman dijunjung tinggi dan dijaga dengan ketat, sebuah prinsip yang menurutnya perlu diperkuat kembali di Indonesia.

Meski tidak dapat hadir mendampingi langsung pemeriksaan Roy Suryo di Polda Metro Jaya karena komitmen sidang di Melbourne, Denny berkomitmen untuk terus melanjutkan perjuangan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang ia lihat. "Kita harus menghentikan modus operandi mengkriminalisasi, memidanakan, dan menakut-nakuti setiap orang yang berani bersikap kritis. Ini penting untuk menjaga kewarasan sistem hukum Indonesia," tutupnya.

Kasus hukum ini berawal dari laporan mengenai dugaan penyebaran informasi yang tidak benar terkait ijazah mantan presiden. Namun, bagi Denny Indrayana, esensi persoalannya telah bergeser menjadi perlindungan atas kebebasan berpendapat dan hak warga negara untuk mengkritik serta mempertanyakan dokumen publik yang melekat pada seorang pejabat negara.