Mampukah Asia Tenggara Capai Netralitas Karbon 2050? Ini Faktanya

Target netralitas karbon pada tahun 2050 dari Perjanjian Paris 2015 menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan industri dan modernisasi. Di sisi lain, desakan global untuk transisi ke energi hijau semakin kuat. Konflik antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menciptakan dilema yang kompleks.

Gita Wirjawan dalam tulisannya "The Paradox of Sustainability" mengungkap sebuah realita: sekitar 84% populasi global yang tinggal di negara berkembang dan miskin masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Isu seperti emisi karbon atau Environmental, Social, and Governance (ESG) sering kali menjadi prioritas sekunder dibandingkan dengan urusan sehari-hari seperti harga pangan.

Ketimpangan Sejarah Emisi dan Kesenjangan Energi

Akar permasalahan ini berasal dari sejarah panjang penggunaan energi fosil. Negara-negara maju telah memanfaatkan "bahan bakar pertumbuhan" ini selama lebih dari dua abad. Data historis menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga dari total emisi CO₂ global sejak tahun 1750 berasal dari negara berpendapatan tinggi. Kini, ketika negara berkembang berusaha mengejar ketertinggalan, mereka dihadapkan pada tuntutan untuk membatasi emisi.

Standar konsumsi listrik untuk tingkat kehidupan yang modern umumnya berada di kisaran 6.000 kWh per kapita per tahun. Namun, data dari Bank Dunia mengungkap bahwa sebagian besar negara Asia Tenggara masih jauh dari angka ini. Sebagai contoh, konsumsi listrik per kapita di Myanmar hanya 354 kWh, Indonesia 1.445 kWh, dan Vietnam 2.624 kWh. Hanya Singapura dan Brunei yang telah melampaui standar 6.000 kWh tersebut.

Kendala Biaya Energi Hijau yang Tinggi

Transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menghadapi kendala biaya yang signifikan. Infrastruktur, sistem penyimpanan baterai, dan jaringan transmisi yang diperlukan memerlukan investasi modal besar. Bagi banyak negara berkembang di Asia Tenggara, biaya ini sering kali tidak terjangkau.

Harga listrik rumah tangga di banyak negara Asia Tenggara masih relatif rendah, seperti di bawah 0,1 dolar AS per kWh di beberapa wilayah. Sementara itu, untuk membuat proyek energi hijau layak secara ekonomi, harga listrik idealnya perlu mencapai minimal 0,15 dolar AS per kWh. Kondisi ini membuat energi berbasis fosil tetap menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Tingkat ketergantungan pada energi tak terbarukan di kawasan ini masih sangat tinggi, mencapai 82% di negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, kontribusi energi hijau di Singapura masih sekitar 5%, sementara Brunei masih 0%.

Solusi dan Langkah Strategis Menuju Transisi Energi

Mencapai netralitas karbon memerlukan pendekatan yang realistis dan berkeadilan. Negara-negara maju memiliki peran kunci dalam menyediakan pendanaan dan investasi nyata untuk pembangunan infrastruktur energi hijau di negara berkembang. Skema pendanaan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain bantuan finansial, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi fondasi penting. Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang literasi, numerasi, dan Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM), akan mendorong kesadaran lingkungan dan inovasi teknologi hijau.

Transisi energi bersih adalah tujuan global yang mulia, namun kecepatan pencapaiannya harus mempertimbangkan kondisi awal yang berbeda-beda bagi setiap negara. Tanpa upaya kolektif yang inklusif dan adil, target netralitas karbon 2050 akan tetap menjadi tantangan berat bagi banyak negara di Asia Tenggara.