Don Dasco dan Orkestrasi RUU di Balik Ketenangan Senayan

Sudah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo Subianto berjalan. Kalau kita lihat ke Senayan, ada suasana yang berbeda. Tenang. Mungkin terlalu tenang. Koalisi besar yang mendominasi memang membawa stabilitas, tapi di sisi lain, banyak kebijakan yang lahir justru bikin publik mengernyit. Kok bisa ya?

Rupanya, ketenangan di DPR RI belakangan ini bukanlah suatu kebetulan. Beberapa pengamat politik menyebutnya sebagai hasil "orkestrasi" yang sangat rapi dari pimpinan dewan. Dan sosok yang paling mencolok pengaruhnya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra.

Pengaruhnya begitu kuat, sampai-sampai masyarakat memberinya julukan "Don Dasco". Bagi banyak orang, dialah sutradara sebenarnya di balik layar, yang mengarahkan para anggota dewan dalam meloloskan berbagai regulasi.

Kabinda dan Adidas: Jaringan di Balik Layar

Laporan Majalah Tempo edisi Maret 2025 menguak jaringan politik solid yang dibangun Dasco. Di sana muncul istilah-istilah khas, seperti "Kabinda" dan "Adidas".

Kabinda, singkatan dari Kader Binaan Dasco, merujuk pada politisi kebanyakan dari Gerindra yang menempati pos-pos strategis di berbagai alat kelengkapan dewan.

Sementara itu, Adidas atau Anak Didik Dasco, adalah jaringan yang lebih luas lagi, melintasi batas partai. Mereka tersebar di berbagai komisi, panitia kerja, hingga Badan Legislasi. Keberadaan mereka seperti memastikan semua pembahasan RUU berjalan mulus, cepat, dan tepat sasaran.

Parlemen yang Berubah Jadi "Pabrik UU"

Seperti diulas dalam Podcast Bocor Alus Politik, Badan Legislasi DPR sekarang ibarat pabrik undang-undang yang terus berproduksi. Nasib sebuah RUU, apakah akan melaju kencang atau malah mandek, sangat ditentukan oleh "Don Dasco".

Fenomena ini jelas membawa warna baru. Kita tak lagi sering melihat drama parlemen seperti dulu; interupsi yang berhamburan atau aksi mematikan mikrofon sudah jarang terjadi. Semua dinamika seolah dikelola dengan cara yang clean, terutama setelah Fadli Zon hengkang ke kursi menteri.

Menurut sejumlah saksi yang dekat dengan proses legislatif, semuanya kini berjalan sangat terukur. Terlalu terukur, mungkin.

Memasuki tahun 2026, pertanyaan besarnya adalah: akankah model kepemimpinan satu pintu yang efisien ini bertahan? Di satu sisi, ia memberi kepastian dan kecepatan. Namun di sisi lain, dalam kacamata demokrasi, efektivitas seperti ini patut diawasi. Bagaimana dengan fungsi kontrol? Apakah suara publik masih punya tempat?

Efisiensi memang penting. Tapi ketika segalanya berjalan terlalu mulus, tanpa riak, justru timbul kekhawatiran baru. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.