Ancaman Pisah dari NKRI Menggantung, Nias Tertekan Usai Bencana dan Kelambanan Pusat

Suasana di Pulau Nias belakangan ini makin mencekam. Bukan cuma karena sisa-sisa banjir dan tanah longsor yang masih berserakan, tapi juga karena desakan politik yang kian mengeras. Berkat Kurniawan Laoli, anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, tak ragu lagi menyuarakan ancaman yang cukup ekstrem: Nias bisa saja memisahkan diri dari Sumatera Utara, bahkan dari Indonesia.

Pemicunya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Menurut Laoli, pemerintah pusat dinilai terlalu lamban menetapkan status bencana nasional untuk rangkaian bencana yang menghantam Sumut sejak akhir November lalu. Padahal, kondisi di Nias sudah di ujung tanduk.

“Kondisi di Nias sudah darurat. Jika pemerintah pusat terus lamban dan status bencana nasional tidak segera ditetapkan, maka kami akan mendorong Nias untuk pisah dari Provinsi Sumut, bahkan dari Indonesia,”

tegas Laoly saat berbincang dengan media, Minggu (14/12). Pernyataannya ini sekaligus klarifikasi atas video yang ramai beredar di media sosial, yang ia akui sebagai bentuk tekanan.

Memang, kerusakannya sangat luas. Bencana banjir dan banjir bandang itu menyapu 18 kabupaten/kota, termasuk seluruh wilayah Nias. Jalan-jalan putus, jembatan ambruk, sekolah dan puskesmas rusak, belum lagi rumah-rumah warga yang hanyut. Namun hingga pertengahan Desember, penanganan masih berkutat pada bantuan darurat. Rekonstruksi menyeluruh seperti jauh dari harapan.

“Seharusnya sekarang sudah masuk tahap rekonstruksi. Tapi yang terjadi, masyarakat masih bergantung pada bantuan. Ini menandakan negara belum hadir secara maksimal,” keluhnya.

Persoalan anggaran jadi masalah utama. Dana Pemprov Sumut dianggap tak cukup untuk menangani skala kerusakan sebesar ini. Ditambah lagi, logistik ke Nias tersendat-sendat. Pengiriman barang harus muter dulu ke Padang dari Medan, lalu diteruskan lewat laut. Jadwalnya? Cuma seminggu sekali. Wajar saja harga-harga di sana melambung tinggi dan pasokan seret.

Di sisi lain, tekanan juga datang dari elemen masyarakat. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana sudah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut. Mereka menuntut hal serupa.

Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, menyoroti anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprovsu yang disebut-sebut semula Rp843 miliar, namun kini menyusut drastis.

“Ke mana sisa dana Rp843 miliar itu? Ini harus diusut. Di sisi lain, pemerintah daerah jelas tidak lagi punya anggaran memadai,” tegas Lamsiang didampingi Koordinator Lapangan, Johan Merdeka.

Mereka mendesak DPRD Sumut segera meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional. “Korban meninggal sudah ribuan dan masih ada yang hilang. Tapi belum ada sikap tegas dari pemerintah pusat. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.

Namun begitu, Laoli menegaskan bahwa ancaman pemisahan wilayah itu bukan tujuan. Itu cuma peringatan keras, sebuah jeritan supaya Jakarta segera bergerak.

“Jika negara terus abai, maka jangan salahkan masyarakat Nias jika mengambil sikap politik yang lebih keras,” pungkasnya. Ancaman itu menggantung, menunggu respons yang konkret dari ibu kota.