Lebih lanjut dijelaskan, semua dokumen yang dimohonkan pemohon mulai dari salinan ijazah asli, hasil pindai berwarna, transkrip nilai, KHS, laporan tugas akhir, surat tugas, hingga SK Yudisium telah dimasukkan dalam berkas penyidikan. Karena statusnya sebagai barang bukti dalam proses hukum, Polda beralasan dokumen-dokumen tersebut masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari keterbukaan informasi publik.
Majelis sidang kemudian mendalami perbedaan terminologi antara dokumen yang diminta pemohon dengan yang disita penyidik. Sebagai contoh, pemohon meminta SK Yudisium, sementara dalam barang bukti tercatat dokumen bernama "daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium" serta "surat keterangan".
"Kalau dalam permohonan disebut barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda," jelas perwakilan Polda menegaskan kesesuaian dokumen.
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar