Gelombang Dukungan untuk Putri Aiko: Desakan agar Wanita Bisa Naik Takhta

Tanggal 1 Desember lalu, Putri Aiko genap berusia 24 tahun. Namun, perayaan ulang tahun anggota keluarga kekaisaran itu diwarnai aksi unjuk rasa. Para pendukungnya justru memanfaatkan momen itu untuk menyuarakan tuntutan perubahan radikal pada aturan monarki yang telah berusia lama.

Mereka mendesak pemerintah agar mengizinkan wanita naik takhta sebuah hak yang telah hilang dari perempuan Jepang selama lebih dari seratus tahun. Suara mereka kian lantang seiring dengan popularitas Putri Aiko, satu-satunya anak dari Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Bagi banyak pengunjuk rasa, aturan warisan takhta yang hanya menguntungkan laki-laki sudah sangat ketinggalan zaman dan perlu segera ditinjau ulang.

Aturan yang kontroversial ini berakar jauh. Pertama kali diberlakukan dalam Konstitusi Meiji tahun 1889, lalu dikukuhkan kembali oleh Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran 1947 pasca perang. Undang-undang itu tidak hanya melarang perempuan memerintah, tetapi juga secara otomatis mencabut status kerajaan seorang putri jika ia menikah dengan rakyat biasa.

Sejarah mencatat, pemimpin wanita terakhir Jepang adalah Kaisar Gosakuramachi. Ia memerintah dari tahun 1762 hingga 1770. Itu artinya, sudah lebih dari 250 tahun negeri matahari terbit ini tidak dipimpin oleh seorang perempuan.

Di sisi lain, garis suksesi takhta kekaisaran saat ini terlihat sangat tipis. Pewaris termuda adalah Pangeran Hisahito, keponakan Kaisar Naruhito yang masih belia. Dua pewaris lainnya adalah ayah Hisahito, Pangeran Akishino (57 tahun), dan Pangeran Hitachi (87 tahun), paman kaisar. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan masa depan monarki.

Popularitas Putri Aiko sendiri melonjak setelah ia resmi mengambil peran sebagai anggota keluarga kekaisaran dewasa pada 2021. Citranya semakin kuat setelah kunjungan kenegaraan ke Laos selama enam hari. Di sana, ia mewakili sang ayah dengan penuh wibawa, bertemu pejabat tinggi, dan menyapa masyarakat. Kehangatan serta kesan positif yang ia tinggalkan seolah membuktikan kemampuannya.

“Sistem suksesi ini sebenarnya cerminan dari cara pandang masyarakat kita terhadap kesetaraan gender. Aku yakin, kehadiran seorang Ratu akan secara signifikan mengangkat status perempuan di Jepang,” ujar Ikuko Yamazaki, salah seorang pendukung yang hadir dalam unjuk rasa.

Sebenarnya, wacana untuk mengizinkan wanita naik takhta bukan hal baru. Pada 2005, rencana serius sempat digulirkan. Sayangnya, pembahasan itu langsung meredup dan akhirnya dibatalkan begitu Pangeran Hisahito lahir ke dunia.

Kini, dengan popularitas Putri Aiko yang terus meroket dan kondisi garis suksesi yang masih rapuh, desakan untuk perubahan itu kembali bergema. Entah apakah kali ini suara mereka akan didengar.