Ironi Mayoritas: Mengapa Figur Religius Selalu Kalah dalam Panggung Politik Indonesia?

Panggung politik Indonesia memang unik. Di negeri dengan mayoritas Muslim terbesar dunia, justru figur yang tak terlalu menonjolkan sisi religiusnya kerap dipuji sebagai pemimpin ideal. Ambil contoh Jokowi dan Prabowo. Keduanya dikenal dengan gaya kepemimpinan yang netral dalam urusan agama. Nah, di belakang mereka, dukungan mengalir deras dari berbagai lembaga survei dan tentu saja, para konglomerat. Situasinya jadi kontras banget kalau kita lihat Anies Baswedan. Dengan latar belakang Islam yang kuat, ia justru mudah sekali dipojokkan dan dicap membawa-bawa politik identitas.

Paradoks ini, menurut saya, bukan cuma perasaan semata. Banyak pengamat dan akademisi sudah mengkajinya. Ada semacam pola yang berulang.

Dr. Adian Husaini, misalnya, dalam salah satu bukunya pernah menyoroti soal ini. Ia bilang, ada strategi global yang membatasi agama hanya pada ruang privat.

“Umat dipersilakan beragama, tetapi tidak boleh menjadikan agamanya sebagai dasar bernegara. Inilah sekularisasi politik yang dibungkus dengan istilah moderasi,“ terangnya.

Pendapat serupa datang dari Prof. Din Syamsuddin. Ia menyebut ada fenomena "intoleransi terhadap mayoritas" yang berbahaya.

“Ketika umat Islam menuntut representasi politiknya, disebut radikal. Tetapi ketika didesak untuk diam, itu disebut demokrasi. Ini standar ganda,” katanya tegas.

Lalu, bagaimana dengan konsep politik yang lebih bernilai? Prof. Amien Rais pernah bicara soal 'High Politics', yang menekankan bahwa kekuasaan harus dijiwai etika dan moral keagamaan yang luas. Bukan cuma urusan teknis pemerintahan. Baginya, aktivitas keagamaan seperti pengajian yang disisipi wacana politik itu sah saja, sebagai bagian dari hak berpendapat.

Kalau dilihat dari kaca mata internasional, preferensi serupa juga ada. Pakar seperti John L. Esposito dari Georgetown University mencatat, dunia Barat memang lebih nyaman bekerja dengan pemerintahan di negara Muslim yang bersikap sekuler-pragmatis dalam kebijakan.

Survei, Media, dan Permainan Persepsi

Di sinilah peran survei dan media jadi krusial. Calon yang sekuler biasanya punya dukungan finansial kuat, dan uang itu bisa membeli banyak hal termasuk elektabilitas yang mentereng di berbagai polling.

Hendri Teja, seorang pengamat politik, punya istilah menarik: "survei performatif". Artinya, survei bukan cuma alat ukur, tapi juga alat untuk membentuk dan mengarahkan opini.

“Survei tidak selalu memotret kenyataan, melainkan bisa menciptakan kenyataan. Kandidat religius yang distigmatisasi sebagai ancaman dapat kehilangan legitimasi secara sistematis,“ ujarnya.

Ambil contoh Anies. Modal sosial dan kapasitas intelektualnya tak diragukan. Tapi narasi yang membelitnya selalu soal identitas dan fundamentalisme. Efek bandwagon pun bekerja: publik cenderung ikut arus mendukung nama yang terlihat unggul di survei. Tren kenaikan elektabilitas pasangan tertentu di Pilpres 2024, seperti yang dirilis sejumlah lembaga, langsung jadi bahan pemberitaan besar-besaran. Grafik dan angka besar itu mudah dicerna, meski metodologi di baliknya mungkin rumit.

Media punya andil besar menyebarkan angka-angka ini. Seringkali jadi headline, atau diolah jadi konten viral di media sosial. Momentum terbangun. Dukungan koalisi menguat, investasi kampanye mengalir. Sebaliknya, kubu rival sibuk mempertanyakan keakuratan survei tersebut.

Tapi ya, survei bukan segalanya. Ada batasan sampling, bias sponsor, dan faktor undecided voters yang bisa berubah drastis di hari pencoblosan. Pilpres 2019 contohnya, beberapa prediksi cukup akurat, tapi itu lebih karena mengikuti tren yang sudah ada.

Lalu, Strategi Umat Islam Harus Bagaimana?

Sebenarnya, kalau dicermati, hampir setiap lima tahun ada semacam konsensus di kalangan tokoh Islam. Di 2014 dan 2019, mayoritas lebih memilih Prabowo. Di 2024, pilihan itu jatuh pada Anies Baswedan.

Pertanyaannya, kenapa pilihan mereka seringkali kalah? Jawabannya kompleks, tapi satu hal yang jelas: umat Islam kerap kalah strategi. Kelompok lain, selain punya akses pendanaan triliunan rupiah, juga jago memecah suara umat. Tak jarang, meski banyak tokoh mendukung calon X, selalu ada saja yang muncul mendukung calon Y dengan dukungan dana yang tak sedikit.

Partai-partai pun cenderung pragmatis. Mereka lebih sering bergelayut pada calon yang didukung konglomerat, ketimbang berpegang pada ideologi. Media mainstream? Ceritanya tak jauh beda. Dukungan mereka sering sejalan dengan aliran dana iklan, bukan prinsip.

Pilpres 2024 kemarin sebenarnya memberi pelajaran berharga. Anies, yang mengandalkan dana swadaya masyarakat dan kekuatan media sosial, bisa mendapat sambutan luar biasa dan suara yang signifikan. Gegap gempita di setiap kunjungannya nyata.

Tapi pada akhirnya, ia kalah dalam hal sumber daya. Dukungan pemerintah yang sedang berkuasa waktu itu dengan bansos triliunan dan pengerahan aparat sungguh massif. Ditambah lagi, dukungan penuh dari kalangan konglomerat. Banyak yang menduga, tanpa intervensi itu, hasilnya bisa saja berbeda.

Ke depan, pola seperti ini tidak boleh terulang di 2029. Penggunaan bansos dan netralitas aparat harus diawasi ketat. Di sisi lain, tokoh-tokoh Islam dan masyarakat harus lebih sinergis. Merancang strategi opini, bahkan mungkin bermain cerdas di ranah survei, menjadi keharusan.

Kalau tidak, ya kita akan terus menyaksikan ironi yang sama: negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dipimpin oleh figur yang dianggap tak peduli agama. Dan pemimpin seperti itu, menurut keyakinan banyak orang, sulit membawa negeri ini ke arah keadilan dan kemakmuran yang sejati.

Wallahu azizun hakim.

Nuim Hidayat,
Direktur Forum Studi Sosial Politik.