Ironi Mayoritas: Mengapa Figur Religius Selalu Kalah dalam Panggung Politik Indonesia?

Panggung politik Indonesia memang unik. Di negeri dengan mayoritas Muslim terbesar dunia, justru figur yang tak terlalu menonjolkan sisi religiusnya kerap dipuji sebagai pemimpin ideal. Ambil contoh Jokowi dan Prabowo. Keduanya dikenal dengan gaya kepemimpinan yang netral dalam urusan agama. Nah, di belakang mereka, dukungan mengalir deras dari berbagai lembaga survei dan tentu saja, para konglomerat. Situasinya jadi kontras banget kalau kita lihat Anies Baswedan. Dengan latar belakang Islam yang kuat, ia justru mudah sekali dipojokkan dan dicap membawa-bawa politik identitas.

Paradoks ini, menurut saya, bukan cuma perasaan semata. Banyak pengamat dan akademisi sudah mengkajinya. Ada semacam pola yang berulang.

Dr. Adian Husaini, misalnya, dalam salah satu bukunya pernah menyoroti soal ini. Ia bilang, ada strategi global yang membatasi agama hanya pada ruang privat.

Pendapat serupa datang dari Prof. Din Syamsuddin. Ia menyebut ada fenomena "intoleransi terhadap mayoritas" yang berbahaya.

Lalu, bagaimana dengan konsep politik yang lebih bernilai? Prof. Amien Rais pernah bicara soal 'High Politics', yang menekankan bahwa kekuasaan harus dijiwai etika dan moral keagamaan yang luas. Bukan cuma urusan teknis pemerintahan. Baginya, aktivitas keagamaan seperti pengajian yang disisipi wacana politik itu sah saja, sebagai bagian dari hak berpendapat.

Kalau dilihat dari kaca mata internasional, preferensi serupa juga ada. Pakar seperti John L. Esposito dari Georgetown University mencatat, dunia Barat memang lebih nyaman bekerja dengan pemerintahan di negara Muslim yang bersikap sekuler-pragmatis dalam kebijakan.

Survei, Media, dan Permainan Persepsi

Di sinilah peran survei dan media jadi krusial. Calon yang sekuler biasanya punya dukungan finansial kuat, dan uang itu bisa membeli banyak hal termasuk elektabilitas yang mentereng di berbagai polling.

Hendri Teja, seorang pengamat politik, punya istilah menarik: "survei performatif". Artinya, survei bukan cuma alat ukur, tapi juga alat untuk membentuk dan mengarahkan opini.

Ambil contoh Anies. Modal sosial dan kapasitas intelektualnya tak diragukan. Tapi narasi yang membelitnya selalu soal identitas dan fundamentalisme. Efek bandwagon pun bekerja: publik cenderung ikut arus mendukung nama yang terlihat unggul di survei. Tren kenaikan elektabilitas pasangan tertentu di Pilpres 2024, seperti yang dirilis sejumlah lembaga, langsung jadi bahan pemberitaan besar-besaran. Grafik dan angka besar itu mudah dicerna, meski metodologi di baliknya mungkin rumit.

Media punya andil besar menyebarkan angka-angka ini. Seringkali jadi headline, atau diolah jadi konten viral di media sosial. Momentum terbangun. Dukungan koalisi menguat, investasi kampanye mengalir. Sebaliknya, kubu rival sibuk mempertanyakan keakuratan survei tersebut.